Mendagri: Pemilihan Langsung Tidak Berkaitan dengan Korupsi Kepala Daerah

KPK/REUTERS

JAKARTA, (PR).- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menilai adanya kepala daerah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  bukan disebabkan oleh adanya sistem pemilihan langsung maupun biaya politik yang mahal. Permasalahan dinilainya terletak di individu.

Menurut dia, sistem pemilihan langsung sudah sesuai dengan amanat rakyat dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu juga dengan biaya politik yang disebut-sebut mahal, partai politik saat ini sudah meniadakan mahar. 

"Kalau sampai ada 1-2 kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan, jangan salahkan sistemnya, tapi orangnya," kata dia seusai menghadiri uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi, Senin 25 September 2017.

Pemerintah juga telah mengupayakan transparansi melalui pemanfaatan teknologi. Presiden Joko Widodo, ujar Tjahjo, sudah sering menyampaikan e-government, e-budgeting, dan e-planning, dalam penyusunan anggaran supaya lebih transparan. Area-area rawan korupsi juga telah disampaikan kepada pemerintah daerah agar bisa dipahami, seperti perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, jual beli jabatan, perizinan, retribusi dan pajak.

Verifikasi

Tjahjo menambahkan, instansinya bersama KPK juga telah melakukan rapat terkait korupsi di pemerintahan daerah. "Pada tahap pertama, KPK akan fokus pada 20 provinsi dan 350 kabupaten/kota yang belum menerapkan e-planning dengan benar," ujarnya. 

Bahkan, kata Tjahjo, KPK sebelumnya telah melakukan verifikasi ke Provinsi Banten. Namun kenyataannya, tidak lama setelah verifikasi di Banten, Wali Kota Cilegon Iman Ariyadi menjadi salah satu tersangka KPK dalam kasus dugaan suap.  "Toh, masih bobol juga," ujarnya. 

Meskipun demikian, Tjahjo mengatakan, pengawasan melekat akan lebih difungsikan terkait adanya OTT terhadap kepala daerah. Badan Pengawas Keuangan dengan Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, dikatakannya akan lebih difungsikan. "Saya kira pekerjaan yang tidak mudah," tuturnya.***

Baca Juga

Setya Novanto Tidak Hadir Lagi di Sidang e-KTP

JAKARTA, (PR).- Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak menghadiri persidangan kasus e-KTP. Setya Novanto seharusnya datang sebagai saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Jokowi: Hak Angket KPK Jangan Dibawa-bawa ke Saya

JAKARTA, (PR).- Pansus Hak Angket KPK sebelumnya menginginkan konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Jokowi menyatakan penolakannya atas permintaan konsultasi tersebut. 

PNS Kena Larangan Saat KPK Geledah Kantor Bupati Kukar

SAMARINDA, (PR).- Sejumlah Pegawai Negeri Sipil di kantor Bupati (Kukar) Kutai Kartanegara Rita Widyasari mendapat peringatan larangan meninggalkan tempat kerja sebelum proses penggeledahan yang dilakukan lembaga Komisi Pemberantasan Korup