DPR: KPK Jangan Lupakan Kasus Besar 

Komisi Pemberantasan Korupsi/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan terbaru adalah penangkapan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Aryadi yang diduga menerima suap Rp 1,5 miliar terkait perizinan amdal projek pertokoan modern. Namun demikian, KPK diingatkan untuk tidak melupakan kasus-kasus besar.

“Silakan saja KPK menggelar OTT, namun jangan sampai justru melupakan kasus-kasus korupsi besar yang juga jadi sorotan publik. Oleh karena itu, KPK sebaiknya fokus untuk mengangani kasus-kasus besar yang dapat menimbulkan dampak yang besar pula," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asrul Sani dalam keterangan di Jakarta, Minggu 24 September 2017.

Menurut Asrul, banyak kasus besar yang kini terhenti penuntasannya seperti kasus Bank Century, Kasus RS Sumber Waras dan banyak kasus lain yang tersangkanya sudah ditetapkan KPK. Jika hanya OTT tapi melupakan penuntasan kasus besar maka tidak akan banyak berdampak.

"Setiap tahun OTT makin banyak, artinya tindakan itu tidak berdampak pada lainnya. Perubahan sistem ke arah pemerintahan yang bersih semakin jauh,” ujar Asrul. Apalagi, KPK mempunyai anggaran lebih besar, seharusnya kasus-kasus yang ditangani mampu mendorong terciptanya efek jera dan perubahan sistem seperti yang menjadi tujuan utama pembentukan KPK 14 tahun lalu.

“Sesuai rencana kerja KPK, anggaran tiap kasus mulai penyelidikan, penyidikan hingga eksekusi sebesar Rp 440 juta. Angka itu jauh lebih besar daripada Kejaksaan yang hanya Rp 137 juta. Dengan angka yang lebih besar harusnya kasus yang ditangani KPK lebih berbobot,” ujar Asrul seraya menegaskan, penguatan KPK adalah kebutuhan mutlak saat ini. 

"Tentu saja, perlu dilakukan pembenahan dari sisi internal terlebih dahulu di KPK. Misalkan ada komitmen untuk menanganai kasus secara tuntas tidak pandang bulu sehingga terpenuhi asas kepastian hukum. Jangan sampai sudah ditersangkakan namun kemudian tidak ada proses hukum lanjutan," tegas dia. 

Persepsi buruk

Asrul Sani menilai jika hanya OTT tapi melupakan. Kasus besar maka kinerja KPK gagal menghadirkan perubahan ke arah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Pasalnya, KPK justru membuat kesalahan dan membiarkan kasus-kasus korupsi besar tidak terungkap, sehingga penindakan yang dilakukan gagal menimbulkan efek jera. 

Selain menyoroti kegiatan rutin OTT, persoalan lain yang patut dikritisi menurut Asrul Sani adalah penunjukkan gembong koruptor Muhammad Nazarrudin sebagai justice collaborator (JC) yang dinilai sebagai beberapa noda merah KPK periode saat ini.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar juga menilai, langkah KPK menjadikan Mohammad Nazaruddin sebagai justice collaborator (JC) menciptakan persepsi buruk masyarakat terhadap KPK. Mengapa, koruptor kakap dan otak dari berbagai tindak korupsi besar justru mendapat perlakuan khusus.

"Jangan jadikan dia JC, kalaupun dia beri data ya gunakan saja. Saya tidak sependapat, JC itu maksudnya untuk mencari ikan besar, big fish, kalau yang jadi JC adalah big fish itu sendiri kan lucu," kata Abdul Fickar.***

Baca Juga

Setya Novanto Dipindah ke RSCM, KPK Dampingi di Ambulans

JAKARTA, (PR).- Ketua DPR RI Setya Novanto dipindahkan dari RS Medika Permata Hijau ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jumat, 17 November 2017. Tersangka korupsi e-KTP itu dipindahkan karena alasan keterbatasan alat medis.