PBB Puji Komitmen Indonesia Lindungi Pekerja Migran

Perlindungan Pekerja Migran/SATRIO WIDIANTO/PR
DIRJEN Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Maruli Apul Hasoloan, didampingi Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Dicky Komar, Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono, Migran Care Anis Hidayah saat jumpa pers, Rabu 20 September 2017.*

JAKARTA, (PR).- Komite Pekerja Migran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengapresiasi Indonesia atas upaya dan komitmennya, dalam peningkatan perlindungan pekerja migran. Apresiasi itu disampaikan dalam konvensi perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya di Jenewa, Swiss, 5-6 September 2017 lalu.

Demikian dikemukakan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Maruli Apul Hasoloan, di Jakarta, Rabu 20 September 2017. Marzuki didampingi Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Dicky Komar, Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono, Migran Care Anis Hidayah.

Dikatakan, kepuasan komite PBB dengan laporan Indonesia untuk memberikan perlindungan pekerja migran itu, khususnya dalam revisi Undang-Undang (UU) nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Menurut Maruli, revisi UU Nomor 39/Tahun 2004 dari yang sebelumnya fokus kepada P2TKILN menjadi fokus ke aspek perlindungan, yakni Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Ini merupakan bukti pemerintah Indonesia serius memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan TKI dalam revisi UU tersebut.

Dia menegaskan, pemerintah berupaya mengakomodasi saran dan masukan dari semua pihak, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke dalam pasal demi pasal. Karenanya, Komite juga mengapresiasi kemitraan Pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan, dalam formulasi kebijakan terkait pekerja migran. "Menurut Komite, sikap dan semangat ini penting dipertahankan dalam keseluruhan upaya perlindungan pekerja migran," katanya.

Sementara itu, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Dicky Komar menyatakan, revisi UU Nomor 39/Tahun 2004 ini akan mengutamakan perlindungan TKI sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

"Efeknya mekanisme di daerah hingga nasional menjamin aspek perlindungan diarusutamakan dalam setiap langkah kebijakan yang diambil Pemerintah," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Hermono menambahkan, revisi UU Nomor 39/Tahun 2004 bahkan melebihi mandat konvensi, karena mengatur pemberdayaan keluarga TKI yang ditinggalkan.

"Upaya perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya merupakan suatu proses, yang terus berlangsung dan membutuhkan tidak hanya kebijakan dan program yang baik. Namun, juga keberlanjutan sumber daya dan dedikasi dalam implementasi," ungkapnya.

Anis Hidayah Pendiri Migran Care meminta pemerintah segera menyelesaikan revisi UU Nomor 39/Tahun 2004. Menurut dia, mengesahkan UU PPMI harus menjadi prioritas utama. Dia sepakat dengan rekomendasi Komite Pekerja Migran PBB yang menginginkan revisi UU untuk segera diselesaikan karena korban terus berjatuhan.

"Revisi UU sebagai payung mestinya menjadi peta jalan pertama bagi Pemerintah Indonesia, bagaimana membangun sistem tata kelola migrasi pada pendekatan hak asasi manusia," tuturnya.***

Baca Juga

Konsensus ASEAN Berikan Kepastian Hukum bagi Pekerja Migran

JAKARTA, (PR).- Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Maruli Apul Hasiloan menyatakan, hasil kesepakatan para pemimpin negara-negara ASEAN memberikan perlindungan dan kepastian

BBM Ron 88 Tidak Dilarang

JAKARTA, (PR).- Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kualitas Ron (Research Octane Number) 88 untuk masyarakat masih tetap berlangsung dan tidak dilarang.