Proyek Pelabuhan Patimban Terkendala Pembebasan Lahan

Pelabuhan Patimban/YUSUF ADJI/PR

JAKARTA, (PR).- Proyek Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Subang, Jawa Barat masih terkendala pembebasan lahan seluas 570 hektar. Padahal pembangunan fisik ditargetkan dimulai awal 2018.

Seperti dilaporkan Kantor Berita Antara, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bay M Hasani saat ditemui di Kemenhub, Jakarta mengaku saat ini seluruh prosesnya masih sesuai jadwal (on schedule). Dia memastikan Desember pelelangan kontraktor proyek sudah selesai tanda tangan kontrak.

"Kalau sekarang kita lelang, tapi lahannya belum pas betul dan tersedia cukup nanti enggak 'match' (sesuai)," katanya, Kamis 14 September 2017, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Sementara itu, kepastian lahan merupakan salah satu syarat untuk mencairkan pinjaman dari pihak Jepang, yaitu Lembaga Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) senilai Rp13,7 triliun.

"Termasuk persyaratan, kalau enggak ada lahan apa yang mau dibangun kan, termasuk di sisi daratnya, tapi sudah direncanakan semua. lahan sudah ada, tinggal pembebasan saja," katanya.

Namun, dia menambahkan anggaran untuk pembebasan lahan yang terdiri dari persawahan, tambak dan perumahan belum ada.

"Sudah direncanakan sudah dipastikan berjalan dengan lancar, sedang menunggu anggarannya tersedia. Ini berjalan simultan, hanya untuk meyakinkan kapan dibebaskan setelah nanti dibebaskan kita punya rencana pembangunan. Anggaran tinggal di ketok saja, sehingga sejalan dengan pelelangan," katanya.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat ini melakukan pendatan dan pengukuran lahan.

"Prosesnya masih panjang, karena setelah pengukuran masih ada perhitungan kebutuhan anggaran pembebasan melalui titip ganti rugi ke pengadilan (appraisal)," katanya.

Anggaran pembebasan lahan

Kemenhub mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 miliar pada 2017 untuk pembebasan lahan. Saat ini, sedang dalam pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selanjutnya pencairan dana melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sehingga asset yang dibebaskan akan menjadi milik negara.

"Sampai sekarang belum ada lahan yang dibebaskan, kecuali proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk akses jalan di luar backup area kepelabuhanan," katanya.

Bay mengatakan pembebasan lahan akan ditambah untuk dialokasikan 2018 jika masih dibutuhkan.

Dia berharap proses pembebasan lahan akan selesai paling lambat akhir tahun, seiring proses lelang yang akan dimulai. "Paling lambat Januari harus sudah selesai," ujarnya.

Menurut dia, kontraktor bisa melakukan pekerjaan dari sisi laut, yang tidak perlu pembebasan lahan. Namun, tetap membutuhkan lahan untuk dibangun jalan akses didalam pelabuhan oleh Kementerian PUPR, untuk mobilitas kendaraan barang pembawa materil pembangunan.

Pelabuhan Patimban Jawa barat merupakan proyek strategis nasional, yang ditargetkan selesai tahap 1 fase 1 pada 2019. ***

Baca Juga

Amerika Serikat Cabut Larangan Kunjungan Panglima TNI

JAKARTA, (PR).- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melapor ke Presiden Joko Widodo hasil pertemuannya dengan Wakil Dubes Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee terkait larangan

Begini Kondisi Retina Mata Novel Baswedan Saat Ini

JAKARTA, (PR).- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa dokter yang menangani Novel Baswedan di Singapura telah melakukan pemeriksaan retina dan glaukoma pada Selasa, 24 Oktober 2017.

KPK Benarkan Ada Sprindik Baru E-KTP

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya surat perintah penyidikan (sprindik) baru dalam pengembangan kasus proyek KTP elektronik (E-KTP).