Butuh 10 Tahun Mengentaskan Ribuan Rumah tak Layak Huni di Bantul

Ilustrasi Kawasan Kumuh/WILUJENG KHARISMA/PR

YOGYAKARTA, (PR).- Sebanyak 4.000 rumah di Bantul tidak layak huni. Butuh waktu hingga sepuluh tahun untuk mengentaskan ribuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut. Demikian diungkapkan Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Suharyono, Rabu, 13 September 2017.

Suharyono mengatakan, rumah tidak layak huni ditemukan di tiap desa. Dalam satu desa terdapat puluhan RTLH. “Kalau ditotal seluruhnya saat ini masih ada 4.000 rumah tidak layak huni, ini berdasarkan data terakhir 2016,” ungkapnya.

Rehab rumah tidak layak huni menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengentaskan kemiskinan. Sebab, salah satu kriteria penentuan kemiskinan antara lain berdasarkan kondisi rumah warga.
 
Karenanya kata dia, saban tahun pemerintah menargetkan rehabilitasi rumah tidak layak huni sejumlah 200 hingga 300 rumah. “Jumlah sebanyak itu tidak hanya berasal dari program Pemkab Bantul tapi juga melibatkan bantuan dari Pemerintah DIY,” tutur dia.
 
Bila melihat banyaknya jumlah RTLH di Bantul saat ini dengan kemampuan rehab rumah sebanyak 200 hingga 300 unit setahun, artinya kata Suharyono butuh waktu minimal sepuluh tahun untuk mengentaskan 4.000 RTLH tersebut. “Bukan waktu yang sebentar untuk mengentaskan RTLH ini,” tuturnya.
 
Suharyono memastikan, bantuan rehabilitasi rumah yang diberikan hanya bersifat mengurangi kondisi tidak layak alias tidak untuk membangun rumah baru. Sebab pemerintah hanya memberikan bantuan senilai Rp10 juta tiap keluarga untuk biaya rehab rumah.
 
“Jadi misalnya bantuan sepuluh juta itu untuk bangun lantainya saja atau dindingnya kalau belum layak, tidak membangun seluruh rumah,” katanya.
 
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bantul Sariadi mengatakan, tahun ini Pemkab hanya mengalokasikan bantuan untuk 62 keluarga penghuni RTLH. Pemberian bantuan itu ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati No.89/2017.
 
Sebanyak 62 bantuan rehab RTLH itu diberikan kepada 62 keluarga yang ada di Desa Caturharjo (Pandak), Selopamioro (Imogiri) serta Desa Bawuran (Pleret). “Untuk bantuan bentuknya uang tunai Rp10 juta yang langsung dikirim ke rekening penerima,” katanya.***

Baca Juga

70 Buku Kuno Keraton Yogyakarta Akan Didigitalisasi

YOGYAKARTA, (PR).- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut baik rencana digitalisasi 70 buku kuno Keraton Yogyakarta yang kini tersimpan di British Library, Inggris.
 

Indonesia Bisa Jadi Lumbung Pangan Dunia pada 2045

YOGYAKARTA, (PR).- Indonesia ditargetkan menjadi lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Meski tidak mudah, namun target tersebut sangat masuk akal dan terukur karena Indonesia punya modal yang dibutuhkan sebagai negara agraris.