Pembocor Saksi Kunci E-KTP Harus Bertanggung Jawab

Unjuk Rasa E-KTP/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Saksi kunci sebuah kasus akan menghadapi ancaman sangat serius. Untuk menangkal ancaman itu, saksi kunci dan keluarganya patut mendapatkan perlindungan maksimal. Karena itu, institusi yang memosisikan almarhum Johannes Marliem sebagai saksi kunci kasus korupsi proyek e-KTP layak bertanggung jawab atas kematiannya.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan hal tersebut terkait kematian saksi kunci kasus korupsi e-KTP, Johannes Marliem. Menurut dia, kematian Johannes memunculkan sejumlah pertanyaan.

"Dengan statusnya sebagai saksi kunci, apakah almarhum dan keluarganya sudah mendapatkan perlindungan maksimal? Lalu, siapa yang mengambil inisiatif memublikasikan nama dan profil almarhum sebagai saksi kunci kasus e-KTP?" ujarnya, Minggu 13 Agustus 2017.

Bambang mengatakan, seorang saksi, terutama saksi kunci, berhak mendapatkan perlindungan maksimal atau jaminan keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Juga seharusnya bebas dari ancaman terkait dengan kesaksian yang akan atau sudah diberikan. Kewajiban tentang perlindungan saksi ini tertuang dalam UU No. 31/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13/2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

Menurut dia, tidak melindungi saksi kunci layak dituduh melanggar undang-undang. Sedangkan tindakan mempublikasikan nama dan profil seorang saksi kunci adalah perilaku tidak profesional yang tidak bisa ditoleransi. "Hal itu sama saja dengan menempatkan saksi kunci dalam ancaman yang sangat serius," tuturnya.

Dia menilai, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kematian Johannes karena almarhum diketahui berstatus sebagai saksi kunci mega kasus korupsi e-KTP. Seperti diketahui, nama Johannes memang disebut dalam surat tuntutan jaksa KPK terhadap terdakwa Irman dan Sugiharto, yakni sebagai penyedia Automated Finger Print Identification System (AFIS) merek L-1. Dari Johannes pula penyidik KPK banyak mendapatkan bukti rekaman serta aliran uang e-KTP.

"Kalau KPK memosisikan almarhum sebagai saksi kunci, KPK harus memberi perlindungan maksimal kepada almarhum dan keluarganya. Akan tetapi, tindakan memublikasikan nama dan profil almarhum tetap saja tidak dapat ditoleransi," ujarnya.

Bambang mengatakan, ketika penyidik sebuah kasus besar memosisikan seseorang sebagai saksi kunci kasus tersebut, pada saat itu pula para penyidik menempatkan orang itu dalam ancaman yang sangat serius, termasuk ancaman pembunuhan.

"Kehidupan seorang saksi kunci dan keluarganya tidak nyaman lagi karena terus dibayangi rasa takut. Apalagi jika nama dan profil saksi kunci itu sudah mendapatkan publikasi yang luas," katanya.***

Baca Juga

Dokter: Setya Novanto Bisa Diperiksa KPK

JAKARTA, (PR).- Dokter yang menangani tersangka Setya Novanto di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur, memperkirakan Ketua DPR tersebut bisa diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

KPK Akan Periksa Nazaruddin Terkait E-KTP

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan se