Sikapi Blokade Al-Aqsa, Presiden Jokowi Seharusnya Prakarsai Pertemuan OKI

Aksi Dukungan untuk Al Aqsa/ADE BAYU INDRA/PR
RIBUAN elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Selamatkan Al-Aqsa melakukan aksi jalan kaki, di Jalan Merdeka, Kota Bandung, Jumat 21 Juli 2017. Aksi yang diawali dari Masjid Pusdai Jalan Diponegoro, hingga Masjid Al-Ukhuwah Jalan Wastukancana itu, diisi oleh orasi dan aksi teatrikal untuk mengecam ditutupnya Masjid Al-Aqsha oleh Israel.*

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi III DPR yang membidangi masalah Hukum, H. Jazilul Fawaid mengutuk keras kebiadaban tentara Israel atas warga Palestina, yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa, yang sempat ditutup tersebut. Kekejian Israel itu bukan saja melanggar perjanjian PBB, melainkan sebagai pelanggaran HAM berat, yang harus disikapi Presiden Jokowi dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dunia.

“Presiden Jokowi seharusnya mengambil prakarsa untuk mengundang para pemimpin negara-negara Islam. Untuk membahas dan mencari solusi konkret atas kebiadaban tentara Israel atas Paletisna itu,” tegas Fawaid  pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.

Jazilul Fawaid yang juga Ketua Koordinator Nasional (Kornas) Nusantara Mengaji itu menyerukan umat Islam khususnya warga NU di seluruh Indonesia. Untuk melakukan ‘Qunut Nazilah’ agar Allah SWT menurunkan azab atas kebiadaban Israel yang nyata-nyata telah melakukan kejahatan kemanusiaan tersebut.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, seharusnya mengambil peran untuk menghentikan pelanggaran HAM berat Israel di Palestina tersebut.

“Kami mendesak Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara muslim terbesar di dunia, sebagai solidaritas dan komitmen kemanusian yang pernah dijanjikan untuk Palestina yang berdaulat dan damai. Jadi, tunjukkanlah prakarsa Islam Indonesia untuk warga Palestina yang tertindas,” kata Ketua Umum IKAPTIQ itu.                       

Menurut Jazilul Fawaid, mestinya Presiden RI mengambil prakarsa untuk mengundang  pemimpin  negara-negara OKI ke Indonesia, bukan sebatas komunikasi dan meminta-minta pada AS untuk menekan Israel. “Apalagi tindakan Israel merupakan pelanggaran berulangkali terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dan pelanggaran HAM yang tidak dapat ditoleransi,” kata dia.

Israel memasang kamera keamanan baru di pintu masuk masjid Al-Aqsa yang diperebutkan di Yerusalem. Soalnya para pejabat sedang mempertimbangkan solusi alternatif ketimbang pemasangan detektor logam di tempat suci tersebut.

Menolak pemasangan kamera

Hussein Da'na, seorang warga Palestina berusia 76 tahun, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dirinya menolak pemasangan kamera karena hal itu merugikan warga Palestina. "Kamera ini dibuat untuk mengidentifikasi wajah orang-orang yang dilarang memasuki Masjid al-Aqsa," kata Da'na.

"Kami salat setiap pagi di sini dan polisi menyerang kami, saya berniat untuk terus salat di sini sampai Israel menghapus semua pengamanan baru," tambahnya.

Mayor Jenderal Yoav Mordechai, yang mengepalai badan pertahanan Israel untuk urusan sipil Palestina, mengatakan bahwa Israel terbuka terhadap solusi alternatif. "Satu-satunya yang kami inginkan adalah memastikan tidak ada yang bisa masuk membawa senjata dan melakukan serangan lagi," katanya. "Kami bersedia melepas detektor logam sebagai alternatif selama solusinya dapat memastikan tidak terjadi serangan berikutnya."***

Baca Juga

4.400 Hektare Kebun Kelapa Sawit Diremajakan

MUSI BANYUASIN, (PR).- Presiden Joko Widodo pada Jumat, 13 Oktober 2017, menghadiri Penanaman Perdana Program Peremajaan Kebun Kelapa Sawit dan Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan.

Hadiri Pelantikan Anies-Sandi, Ini Harapan Prabowo

JAKARTA, (PR).- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Istana Kepresidenan, Senin, 16 Oktober 2017.

Perekaman E-KTP Baru Selesai Desember 2018

JAKARTA, (PR).-  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyelesaikan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) hingga saat ini mencapai 94,98 % atau seban

AKTIVIS dari Hizbut Tahrir Indonesia DPD Jabar melakukan aksi unjuk rasa, di depan Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (26/3). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan RUU Ormas karena dinilai menjadi jalan kembalinya rezim Orde Baru, dan ber

Perppu Ormas Khianati Prinsip Demokrasi

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi.