Dibubarkan Pemerintah, HTI Siap Melawan

Pembubaran HTI/ANTARA
DIREKTUR Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham Freddy Harris (tengah) didampingi sejumlah Staf Kemenkumham memberkan keterangan kepada wartawan terkait Status Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu, 19 juli 2017. Kemenkumham mencabut status badan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai tanggal 19 Juli 2017 dan SK telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh pemerintah. Pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada ormas melalui Perppu No. 2 Tahun 2017.*

JAKARTA, (PR).- HTI menyatakan siap melawan keputusan pemerintah yang secara resmi membubarkan organisasi ini. Didampingi Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum, HTI akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Yusril memberi mernyataan melalui tulisan yang diunggah ke situs web resmi HTI. “Kami sadar, posisi kami lemah berhadapan dengan pemerintah yang menggunakan Perppu No 2 Tahun 2017 dalam membubarkan HTI ini. Namun, kami tidak boleh menyerah untuk menegakkan hukum dan keadilan, betapa pun perjuangan itu berat, panjang, dan berliku. Kezaliman jangan dibiarkan. Kediktatoran jangan diberi tempat di negeri tercinta ini,” tulis Yusril.

Ia menyatakan, sejak awal bahwa perppu tersebut membuka peluang bagi pemerintah untuk menjadi diktator. Pasalnya, pemerintah, secara sepihak, berwenang membubarkan ormas tanpa hak membela diri dan tanpa due process of law (proses penegakan hukum dan adil dan benar) sesuai asas negara hukum yang dianut Indonesia.

Menurut dia, SK Menkumham tentang pengesahan berdirinya sebuah badan hukum sama sekali bukan surat izin, seperti surat izin mengemudi yang dikeluarkan polisi. Izin dikeluarkan agar seseorang boleh melakukan sesuatu yang dilarang.

“Mengemudi di jalan raya itu prinsipnya dilarang karena bisa membahayakan orang lain. Namun, seseorang boleh melanggar larangan itu kalau dia punya surat izin yang disebut SIM. Kebebasan berserikat dan berkumpul bukanlah sesuatu yang dilarang, seperti mengemudi di jalan raya, melainkan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945,” katanya.

Yusril sudah menduga, alasan pemerintah membubarkan HTI karena dianggap “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (4) huruf c perppu tersebut. Siapa pun yang melanggar ketentuan pasal itu akan dijatuhi sanksi administratif dan/atau pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Ayat (2) huruf a juncto Pasal 61 Ayat (1) huruf c juncto Ayat (3) huruf b.

“Saya belum tahu, apakah sanksi pidana akan dijatuhkan atau tidak. Seandainya dijatuhkan, sanksi pidana bagi setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, menurut Pasal 59 Ayat (4) perppu ‘dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 82A ayat (2),” tuturnya.

Dengan membaca rumusan Pasal 82A Ayat (2) perppu tersebut, kata Yusril, semua pengurus dan anggota ormas “anti-Pancasila” dapat dipidana, tidak terbatas hanya kepada aktor intelektualnya. “Ini jelas merupakan sanksi pidana yang tidak pernah ada pada zaman penjajahan Belanda, Orde Lama, dan Orde Baru. Bayangkan kalau ada 1 juta anggota ormas, begitu dikenakan sanksi pidana, semuanya bisa dipenjara sampai seumur hidup,” ucapnya.

Resmi dibubarkan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai tanggal 19 Juli 2017. Merujuk Pasal 80A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017, organisasi tersebut dinyatakan bubar. Di lain pihak, HTI siap melawan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Surat pencabutan status hukum HTI tersebut dibacakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Freddy Harris di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017). Ia menyilakan pihak-pihak yang merasa keberatan dengan keputusan itu untuk menempuh upaya hukum seturut ketentuan peraturan perundang-undangan. “SK pencabutan badan hukum perkumpulan/ormas HTI ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017,” katanya.

Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai badan hukum perkumpulan dengan Nomor Registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014.

Menurut dia, tindakan tegas diberikan kepada perkumpulan/ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI. Pemerintah pun meyakinkan bahwa pencabutan SK badan hukum HTI bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil dari sinergi badan-badan pemerintah. ”Yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan,” tuturnya, seperti disitat dari Kantor Berita Antara.

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pemerintah menjamin kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Salah satunya dengan cara mempermudah pengesahan badan hukum perkumpulan/ormas. Namun, setelah disahkan, perkumpulan/ormas wajib mengikuti aturan hukum yang berlaku dan tetap berada di koridor hukum. ”Khususnya tidak berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia,” ucapnya.

Freddy mengungkapkan, di dalam AD/ART, HTI memang mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk badan hukum perkumpulan. Namun, berdasarkan fakta di lapangan, banyak kegiatan HTI yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. ”Mereka mengingkari AD/ART sendiri. Dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, hal-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK badan hukum HTI,” ujarnya.

Baca Juga