Punya Lebih 6.000 Bukti, KPK Siap jika Setya Novanto Ajukan Praperadilan

Setya Novanto/ANTARA FOTO

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan bahwa proses penyidikan kasus e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik yang dikerjakan KPK bukan dilakukan serampangan. Sehingga, KPK sangat siap jika ada kemungkinan Ketua DPR Setya Novanto mengajukan praperadilan. KPK memang baru menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka baru dalam kasus mega korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012.

Kasus ini menyebabkan negara menderita kerugian mencapai Rp 2,3 triliun. Setya diduga memiliki peran intelektual dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran proyek e-KTP Rp 5,9 triliun tersebut.
 
"Tidak ada kata untuk menolak jika praperadilan dilakukan. Tetapi kami tidak akan berkomentar terhadap hal itu. Biar kami yang mengatur langkah dan strateginya. Adu bukti di pengadilan. Kemudian nanti kami bersedia membuka rekaman di pengadilan. KPK siap membawa alat bukti yang diperlukan. Kami  berjalan di jalan yang betul," ucap Agus Rahardjo didampingi Wakil Ketua Saut Situmorang dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat konferensi pers di gedung KPK, pada Senin 17 Juli 2017.

Agus berharap agar masyarakat terus mengawal kasus korupsi e-KTP. Menurut dia, penanganan perkara e-KTP yang dilakukan KPK merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh rakyat Indonesia yang berkomitmen bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. "Sekali lagi saya berharap publik mengawal kerja-kerja KPK, termasuk penanganan perkara e-KTP. Karena kami sadar, masyarakat adalah pemilik KPK sesungguhnya," ujarnya. 

Ada 6.000 bukti

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, KPK sedikitnya memiliki 6.000 bukti. Ada bukti surat yang cukup banyak mencapai ribuan. Setelah dianalisis dan diperdalam, KPK meyakini ada bukti permulaan yang cukup sehingga KPK meningkatkan status SN sebagai tersangka. 

Bukti permulaan yang cukup, kata dia, bisa berasal dari keterangan saksi, bisa berasal dari bukti surat, keterangan ahli ataupun termasuk keterangan terdakwa (Irman dan Sugiharto) sebagai petunjuk. Semuanya sudah KPK uraikan bahwa ada ribuan surat, ada barang bukti lebih dari 6.000. Serta ada 106 saksi yang sudah dihadirkan dalam persidangan Irman dan Sugiharto. 

"Konstruksi dari fakta-fakta persidangan itu kemudian kami analisis dan pertajam sampai kami menyimpulkan ada bukti permulaan yang cukup tersebut," katanya.

Sebagaimana diketahui bahwa jaksa KPK meyakini adanya peran Novanto dalam korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut yang dilakukan bersama-sama. Hal tersebut dijelaskan jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan terhadap dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 22 Juni 2017 lalu. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, Novanto disebut mendapat bagian 11 persen dari nilai proyek, yakni Rp 574 miliar.

Tiga kali pemeriksaan

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Novanto pada Jumat 7 Juli 2017 lalu, tapi Novanto tidak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit vertigo. Novanto akhirnya memenuhi panggilan KPK guna diperiksa sebagai saksi dalam kasus e-KTP, pada Jumat 14 Juli 2017 lalu.

Berdasarkan pantauan Pikiran Rakyat saat itu, Novanto tiba di gedung KPK sekira pukul 9.50 pagi dan baru keluar setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 5 jam. Saat ditemui awak media, Novanto diam seribu bahasa. Berbagai pertanyaan yang dilontarkan, tak dijawab dan memilih bungkam. 

"(Pemeriksaan) sama saja dengan sebelumnya," ucapnya singkat seraya terus berjalan. Dia pun memilih bungkam saat ditanya seputar dugaan aliran dana bancakan e-KTP serta hubungannya dengan Andi Narogong.

Setya telah menjalani tiga kali pemeriksaan sebagai saksi. Diketahui sebelumnya bahwa Setya Novanto sudah menjalani pemeriksaan pada 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017 untuk dua orang yang saat ini sudah menjadi terdakwa. Yakni mantan Direktur Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto.

Nama Novanto selain disebut di surat dakwaan, muncul kembali saat pembacaan surat tuntutan Irman dan Sugiharto pada 22 Juni 2017 lalu. Diketahui bahwa Andi Narogong menawarkan untuk bertemu dengan Novanto demi kelancaran proyek e-KTP. Namun saat itu, Novanto membantah hal tersebut dan mengatakan hanya pernah berurusan dengan Andi sebatas urusan jual beli kaos partai.

Dalam kasus korupsi ini sudah dua orang terdakwa yang dibawa ke meja hijau dan menjalani sidang tuntutan. Irman dituntut tujuh tahun penjara, sementara Sugiharto dituntut lima tahun penjara. 

Selain keduanya, KPK juga menetapkan pengusaha pelaksana proyek e-KTP Andi Narogong sebagai tersangka. Pun mantan anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Fraksi Hanura Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara proyek e-KTP. Serta anggota Komisi II dari Fraksi Golkar Markus Nari sebagai tersangka perintang penyidikan dan persidangan pada sidang terdakwa Irman dan Sugiharto. Serta perintah bagi tersangka Miryam S Haryani sehingga memberikan keterangan tidak benar.

Sebelum penetapan Setya sebagao tersangka, KPK telah melakukan serangkaian pemeriksan saksi dari klaster politik sejumlah 20 orang yang berasal dari anggota DPR yang diduga terkait, mengetahui informasi ataupun menyampaikan klarifikasi mengenai indikasi aliran dana proyek e-KTP. 

Selain dari anggota DPR, KPK juga sudah memeriksa beberapa pemimpin dan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014, termasuk Yasonna H Laoly yang kini menjadi Menteri Hukum dan HAM. Kemudian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Selain itu, KPK juga memeriksa pimpinan Badan Anggaran DPR saat pembahasan anggara e-KTP Melchias Markus Mekeng. Serta mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Taufiq Effendi dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie. Tak luput Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR terhadap KPK Agun Gunandjar Sudarsa diperiksa.

Sebanyak 20 orang yang dipanggil dan jalani pemeriksaan adalah mereka yang namanya dalam surat dakwaan dan tuntutan jaksa KPK diduga menerima aliran dana. Dari jumlah tersebut, 3 di antaranya diketahui belum penuhi panggilan KPK yaitu, Mirwan Amir, Nu'man Abdul Hakim dan Rindoko Dahono Wingit.

Rincian aliran dana yang diduga masuk ke kantong 20 orang

Yasonna H Laoly USD 84.000, Ade Komarudin USD 100.000, Ganjar Pranowo USD 520.000, Olly Dondokambey USD 1,2 juta, dan Abdul Malik Haramain USD 37.000.

Kemudian Jazuli Juwaini USD 37.000, Teguh Juwarno USD 167.000, Taufiq Effendi USD 103.000, Arif Wibowo USD 108.000, dan Marzuki Alie Rp 20 miliar. 

Lalu Melchias Marcus Mekeng USD 1,4 juta, Tamsil Linrung USD 700.000, Djamal Aziz USD 37.000, Agun Gunandjar Sudarsa USD 1.047.000, dan Setya Novanto Rp 574 miliar.

Serta Jafar Hafsah USD 100.000, Khatibul Umam Wiranu USD 400.000, Mirwan Amir USD 1,2 juta, Nu'man Abdul Hakim USD 37.000, dan Rindoko Dahono Wingit USD 37.000.***

Baca Juga

Keluarga Novel Baswedan Ingin Bertemu Jokowi

JAKARTA, (PR).-Istri penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan, Rina Emilda masih menunggu respons dari Presiden Joko Widodo atas surat permohonan untuk bertemu.