Pemerintah Belum Punya Aturan Pemblokiran Media Sosial yang Spesifik

Telegram/REUTERS

JAKARTA, (PR).- Pemerintah dinilai belum membuat aturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang spesifik mengenai pemblokiran atas sebuah situs atau aplikasi media sosial berbasis elektronik. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai, hal itulah yang menyebabkan pemblokiran kerap memunculkan kegaduhan daripada penyelesaian tuntas.

“Pemerintah katanya akan bertindak tegas kepada Google, Facebook dan Twitter yang mangkir bayar pajak, tapi hingga saat ini belum ada perangkat untuk memaksa. Termasuk dalam hal ini isu pemblokiran terhadap Telegram yang dianggap tidak membuat filter terhadap konten berbau radikalisme,” jelas Sukamta, Senin, 17 Juli 2017.

Sukamta menjelaskan, menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 40 ayat (2a), (2b) dan (6), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

“Untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) tersebut diamanatkan pemerintah agar membuat peraturan pemerintah (PP). Saya kira, tanpa aturan yang jelas, secara teknis, pasti akan timbul masalah,” tutur Politisi F-PKS itu.

Dengan belum adanya cara kerja pemblokiran yang jelas dan baku, menurut Sukamta diperlukan adanya pembinaan terlebih dahulu. Pemblokiran bisa menjadi jalan terakhir setelah pembinaan dan peringatan sudah dilakukan tapi tidak membuahkan hasil.

“Sebaiknya pemerintah menghindari asal main blokir sedangkan fiksasi belakangan, ini bisa mengancam kehidupan berdemokrasi di negeri kita,” ucap politisi asal dapil DI Yogyakarta itu.

Selain itu menurut Sukamta, isu pemblokiran situs jejaring asing ini mestinya menjadi momentum untuk mengembangkan industri IT nasional. “Ini penting dilakukan supaya kita tidak bergantung kepada aplikasi asing, seperti China yang punya aturan ketat tetapi di sisi yang lain mendorong industri TI maju pesat,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah memblokir aplikasi mengobrol Telegram, Jumat, 14 Juli 2017. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan pemblokiran situs Telegram didasari alasan dan bukti yang kuat karena telah disalahgunakan untuk penyebaran ajaran radikal yang mengarah pada terorisme.

Selain Indonesia, sejumlah negara juga telah memblokir Telegram antara lain Rusia, Iran, Arab Saudi, dan Tiongkok. Di Rusia, lembaga regulator media dan pengawasan telekomunikasi menyatakan bahwa aplikasi itu telah melanggar aturan. Pemblokiran dilakukan jika tidak menyertakan informasi perusahaan yang mengoperasikannya.

Di Iran, Telegram tidak sepenuhnya diblok, hanya panggilan suaranya yang diblokir atas permintaan para provider telefon. Sementara di Arab Saudi, aplikasi itu telah diblok sepenuhnya oleh pemerintah pada awal Januari 2016. Sementara di Tiongkok sudah dilakukan sejak 2015.***

Baca Juga

Banyak Fakultas Pertanian, Langka Petani

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi menilai Indonesia banyak memiliki fakultas Pertanian di berbagai perguruan tinggi.

Enam Fraksi Setuju Perppu Ormas, Tiga Fraksi Menolak

JAKARTA, (PR).- Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri ) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Menteri Informasi dan Komunikasi (Menkominfo) Rudiantara.