Pansus Hak Angket Masih Dalami SDM KPK

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar/ANTARA

JAKARTA, (PR). - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi menunda penelusuran ketidakpatuhan terhadap peraturan dan penyimpangan sistem pengendalian internal di bidang SDM yang diduga terjadi di KPK. Penundaan ini dilakukan karena Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur tak hadir dan hanya diwakili oleh SesmanPAN-RB Dwi Wahyu Atmaji serta tiga deputi lainnya.

"Rapat hari ini kita tunda untuk kita agendakan pada pertemuan berikutnya," kata Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa usai pertemuan dengan Kemenpan RB di kompleks DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017.

Menurut Agun, sejak Jumat, 14 Juli 2017, sebetulnya Menpan RB telah menyepakati untuk datang ke pertemuan yang diinisiasi oleh Pansus Hak Angket KPK itu. Namun pada Minggu, 16 Juli 2017 malam, Menpan RB memberitahukan kalau dia berhalangan hadir karena ada agenda penting dengan Presiden Joko Widodo.

"Akhirnya kami kumpul dan tetap menjalankan pertemuan ini dengan (wakil) Kemenpan. Kami ingin mendengar penjelasan dari Kemenpan dari sisi peraturan perundangan terkait dengan temuan BPK di bidang SDM karena menggunakan keuangan negara," ucapnya.

Penjelasan dari Kemenpan RB dinilai cukup penting karena Pansus beranggapan KPK mengacu pada UU 30/2002 tentang KPK, sehingga lembaga anti rasuah itu tidak bisa membuat peraturan tersendiri yang bertentangan dengan UU yang mengatur tentang SDM negara. Sayangnya jawaban yang dilontarkan oleh wakil Kemenpan RB belum memuaskan Pansus.

"Jawaban kemenpan hanya mempersandingkan bahan antara pegawai tetap dengan PNS. Sementara juga dijelaskan oleh Kemenpan di KPK ada tiga jenis pegawai yakni pegawai tetap, PNS yang dipekerjakan termasuk TNI Polri dan pegawai tidak tetap. Ini masih melakukan komparasi tapi belum detil," ucapnya.

Pansus perlu mendalami lagi berbagai hal mencakup pada asal muasal jabatan hirarki di KPK dan korelasinya dengan kewenangan yang dijalankan. "Korelasinya nanti kita ingin dapatkan dengan temuan BPK. Ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-perundangan dan ada juga sejumlah penyimpangan terkait dengan sistem prosedur internalnya. Ini yang sampai ke sana," kata dia.

Kendati begitu, Agun enggan menyebut seperti apa ketidakpatuhan yang dilakukan KPK. Yang jelas ada kerugian di sana. "Nanti dalam forum terbuka lah. Saya enggak mau ungkapkan secara personal," ucapnya.

Sebelumnya sorotan terhadap SDM di KPK dilakukan Pansus Hak Angket setelah menerima temuan BPK. Menurut Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara sejak 2006 sampai 2016, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan negara berupa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.***

Baca Juga

PAN Memilih Tetap di Pansus

JAKARTA, (PR).- Mundurnya Gerindra dari Panitia Khusus Hak Angket atas KPK disinyalir akan berimbas pada fraksi lain di dalam Pansus.

Muchtar Effendi Sebut Telah Dizalimi KPK

JAKARTA, (PR).- Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi terus memanggil sejumlah pihak yang pernah tersangkut kasus yang ditangani oleh KPK.