1.000 Dosen UGM Tolak Hak Angket KPK

Tolak Hak Angket/MUKHIJAB/PR
Dalam deklarasi UMG Berintegritas, Senin, 17 Juli 2017, 1000 dosen universitas tersebut menolak hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

YOGYAKARTA, (PR).- Dalam deklarasi UMG Berintegritas, 1000 dosen universitas tersebut menolak hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, KPK sebagai lembaga independen, bukan bagian pemerintah, tidak masuk daftar objek hak angket.
 
“Hak angket terhadap KPK cacat material atas subjeknya dan cacat material atas objeknya. Tidak hanya itu, hak angket masuk kategori cacat formil prosedural dalam pengesahannya,” kata guru besar Fakultas Hukum UGM, Prof Dr Maria SW Sumardjono di Balairung UGM, Senin, 17 Juli 2017. Deklarasi UGM berintegritas diikuti oleh sebagian besar dosen dari 1027 dosen yang ikut menandatangani petisi tersebut, dan ratusan mahasiswa.
 
Maria menegaskan, hak angket menjadi hak konstitusional parlemen dalam rangka mengawasi eksekutif. Objek materialnya Presiden, Wakil Presiden, dan/atau para menteri serta para pembantunya yang lain, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Dengan demikian hak angket terhadap selain lembaga eksekutif tersebut tidak konstitusional. “KPK bukan lembaga eksekutif, melainkan lembaga judicial atau peradilan yang bersifat independen. Jadi tidak bisa dijadikan objek Pansus,” kata dia.
 
Menurut dia, pemaksaan penerapan hak angket terhadap KPK yang diikuti oleh perwakilan anggota parlemen dari partai-partai tertentu saja bisa dibaca sebagai upaya anggota parlemen tertentu untuk menghalangi pengembangan penyidikan skandal korupsi tertentu yang diproses hukum oleh KPK, terutama kasus korupsi E-KTP..
 
Dalam petisi yang dibacakan oleh Dekan Fakultas Psikologi UGM Prof Dr Faturochman,  warga UGM bersikap tegas menolak Pansus KPK. “Warga UGM mendesak DPR untuk menghentikan hak angket KPK,” kata dia diikuti ucapannya oleh para dosen dan mahasiswa.

Kemudian warga UGM minta Mahkamah Konstitusi segera memproses judicial revier atas pasal tentang hak angket dalam Pasal 77 dan 177 UU Nomor 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang diadjukan oleh gabungan masyarakat sipil.
Menyangkut deklarasi UGM Berintegritas, koordinator acara Sigit Riyanto menyatakan, kegiatan ini bagian dari ekspresi warga UGM dalam menggunakan otoritas keilmuannya. 

Menurut Dekan Fakultas Hukum UGM tersebut, kegiatan tersebut mendorong nilai-nilai integraitas kenangsaan yang saat ini dikoyak oleh kepentingan politik sectoral. Dengan kegiatan ini, menurut dia, para ilmuan UGM bisa berperan mengurangi biaya sosial yang didera oleh rakyat kebanyakan sebagai efek domino dari keserakahan dn ketamakan para koruptor dalam menggerogoti uang negara.
 
“Sebagai ilmuan, kami menyumbangkan pemikiran untuk mendukung setiap upaya penindakan dan pencegahan korupsi. Sumbangan itu dilakukan melalui proses kajian akademik. Karena itu hasil kajian dan sikap atas hak angket Pansus DPR  yang disampaikan warga UGM dapat dipertanggung jawabkan,” ujar dia.
 
Menurut dia, dukungan warga UGM diharapkan bisa memberikan gambaran kepada publik bagaimana seharusnya penggunaan hak politik angket DPR yang proporsional dan konstitusional.***

Baca Juga