Setya Novanto Serahkan Evaluasi Perppu kepada Fraksi-fraksi di DPR

Setya Novanto/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Ketua DPR Setya Novanto menyerahkan telaah dan evaluasi dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang telah diterbitkan pemerintah kepada fraksi-fraksi di DPR.

"Nanti akan kami serahkan kepada fraksi-fraksi untuk bisa menelaah dan mengevaluasi," kata Setya Novanto usai menghadiri peresmian Akademi Bela Negara dan Kuliah Umum oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Minggu 16 Juli 2017.

Setya Novanto menyatakan, soal Perppu sudah disampaikan dan disinggung oleh Presiden Jokowi ketika menyampaikan kuliah umum di pusat pendidikan dan pelatihan bela negara tersebut.

"Terkait Perppu tentang ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila, ini yang nanti kita lihat," katanya.

Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan hingga saat ini dia belum berkomunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR.

"Saya belum berkomunikasi dengan mereka, nanti saya hubungi mereka dulu," ucap Setya Novanto.

Sebelumnya, Pemerintah berharap Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaratan dapat segera menjadi Undang-Undang.

"Mengenai Perppu, kan ada Perppu 1 dan Perppu 2, tentunya pemerintah mengharapkan ini bisa segera diundangkan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Jumat 14 Juli 2017.

Terkait pertanyaan yang selalu muncul apakah hal itu sudah sangat mendesak untuk kepentingan tersebut, Pramono mengatakan bahwa pemerintah telah dengan pertimbangan perhitungan dan kehati-hatian menyampaikan dua Perppu itu. "Karena memang sudah sangat dibutuhkan," ujar Seskab.

Dia mengatakan, UU keterbukaan Informasi sudah tidak bisa ditawar lagi karena Indonesia sudah meratifikasinya.

"Dengan demikian, program 'tax amnesty' kita mau tidak mau harus didukung oleh keterbukaan informasi," katanya.

Terkait ormas, kata Pramono, telah dipersiapkan Menko Polhukam yang kemudian telah mendapatkan persetujuan Presiden karena hal itu semata-mata untuk kepentingan bangsa.

"Tidak ada untuk kepentingan politik. Ini untuk kepentingan bangsa jangka panjang sehingga kalau kemudian pemerintah menganggap harus ada langkah-langkah, untuk itu, untuk kepentingan bangsa jangka panjang," katanya.

Terkait banyak kritik atas penerbitan Perppu tersebut, Pramono mengatakan bahwa hal tersebut adalah bagian dari penguatan langkah yang dilakukan.

"Kami meyakini, kalau semuanya sudah membaca itu, yang ingin kami selamatkan adalah ideologi bangsa. Yang ingin kami selamatkan adalah negara kesatuan bangsa. Yang ingin kami selamatkan adalah Republik dalam jangka panjang," katanya seperti dilaporkan Antara.***

Baca Juga

Agar Tak Pakai Replika Kayu, DPR Pernah Dorong BIN Beli Senjata

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengatakan, Komisi I pernah mendorong BIN (Badan Intelijen Negara) melengkapi sejumlah fasilitas pembelajaran kepada taruna Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), salah satunya pem

Setya Novanto Tidak Hadir Lagi di Sidang e-KTP

JAKARTA, (PR).- Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak menghadiri persidangan kasus e-KTP. Setya Novanto seharusnya datang sebagai saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.