Jokowi Bicara Tentang Perppu Ormas

Presiden RI Joko Widodo/ARIE C. MELIALA/PR

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo kembali menegaskan peranan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Massa untuk menguatkan Pancasila. Adapun pihak yang ingin menggugat Perppu Ormas tersebut, dipersilakannya menempuh jalur hukum.

"Kita negara hukum. Kita beri ruang pada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Tapi yang kita ingin, negara ini tetap utuh. Negara tidak bisa dirongrong masa depan dan kewibawaannya," kata Jokowi. Ia mengemukakannya saat di acara pembukaan Pendidikan Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Minggu 16 Juli 2017.

Jokowi mengatakan, tidak akan membiarkan ada pihak yang mengganti dasar negara Pancasila, maupun yang merongrong NKRI serta meruntuhkan demokrasi yang telah terbangun. Baik ormas maupun individu, kata dia, tidak akan dibiarkan untuk menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan.

Dia menuturkan, kali ini negara harus berani dan mengontrol kebebasan demokrasi yang telah terbangun. Apalagi, kontrol merupakan salah satu fungsi dari negara.

Kelemahan perppu ormas

Sebelumnya, Peneliti PSHK Rizky Argama mengatakan, alasan penerbitan Perppu Ormas memiliki kelemahan, baik dalam hal proses maupun substansi. Dari segi prosedural, kata dia, penerbitan Perppu Ormas tidak memenuhi tiga prasyarat kondisi sebagaimana dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 38/PUU-VII/2009. Tiga prasyarat itu, yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU. Kedua, adanya kekosongan hukum karena UU yang dibutuhkan belum ada atau tidak memadai. Terakhir, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur normal pembuatan UU.

"Ketiga prasyarat itu tidak terpenuhi karena tidak adanya situasi kekosongan hukum terkait prosedur penjatuhan sanksi terhadap ormas," ujarnya, Kamis 13 Juli 2017.

Sementara dari segi susbtansial, Perppu Ormas dikatakannya telah menghilangkan bagian penting dari jaminan kebebasan berserikat di Indonesia, yaitu proses pembubaran organisasi melalui pengadilan. Menurut dia, Pasal 61 Perppu Ormas memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum ormas tanpa didahului proses pemeriksaan di pengadilan.

"Padahal, proses itu penting untuk menjamin prinsip due process of law yang memberikan ruang kepada ormas untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil," tuturnya.

Dia menilai, mekanisme ini juga mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pemerintah dalam membubarkan ormas. "Perppu itu telah menempatkan posisi negara kembali berhadap-hadapan dengan organisasi masyarakat sipil. Sama seperti yang terjadi pada masa Orde Baru," ujarnya.***

Baca Juga

Berapa Gaji Presiden dan Wakil Presiden?

JAKARTA, (PR).- Istana Kepresidenan menyampaikan bantahan terkait beredarnya isu kenaikan gaji Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Gaji presiden dan wakil presiden, menurut pihak istana, tidak berubah sejak tahun 2001.