Setelah Memblokir, Pemerintah Minta Telegram Lakukan Ini

Ilustrasi/SYAHZANAN HAUNAN FATHARANI

JAKARTA, (PR).- Pemerintah memblokir aplikasi mengobrol Telegram, Jumat, 14 Juli 2017. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan pemblokiran situs Telegram didasari alasan dan bukti yang kuat karena telah disalahgunakan untuk penyebaran ajaran radikal yang mengarah pada terorisme.

"Kami punya bukti yang kuat, ada lebih dari 500 halaman, mulai dari ajaran radikal, cara membuat bom, ajakan membenci aparat kepolisian, banyak!" kata Rudiantara di Pesawat Kepresiden Boeing 737-400 TNI AU, Sabtu, 15 Juli 2017.

Lebih lanjut, Menkominfo menjelaskan bahwa pemblokiran Telegram telah dikonsultasikan dan atas persetujuan tiga institusi. Yakni Kemkominfo, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Jadi kita tidak asal 'take down', BIN dan BNPT juga menyetujui situs ini diblokir," kata dia seperti dikutip dari Antara.

Setelah blokir, Rudiantara juga meminta Telegram membuat standar operasional prosedur (SOP) penanganan konten-konten radikalisme. "Yang kami minta kepada Telegram adalah membuat SOP itu untuk melakukan 'self filtering' terhadap konten-konten radikalisme," ujar dia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat malam.
 

Syarat batalnya blokir

Menurut dia, hal tersebut menjadi salah satu syarat batalnya pemblokiran 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram oleh Internet Service Provider (ISP), yang dilakukan berdasarkan permintaan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) pada Jumat.

Adapun ke-11 DNS yang diblokir adalah t.me, telegram.me, telegram.org, core.telegram.org, desktop.telegram.org, macos.telegram.org, web.telegram.org, venus.web.telegram.org, pluto.web.telegram.org, flora.web.telegram.org, dan flora-1.web.telegram.org.

Dampak terhadap pemblokiran ini adalah tidak bisa diaksesnya layanan Telegram versi web (tidak bisa diakses melalui komputer).

"Kami sebelumnya sudah mengupayakan komunikasi dengan pihak Telegram, menyampaikan bahwa konten itu harus dihilangkan, tapi tidak ada respon. Apa boleh buat, jadi pemblokiran untuk kepentingan kita bersama," kata Rudiantara.

Ia menjelaskan bahwa alasan pemblokiran 11 DNS milik Telegram tersebut dilakukan, karena banyak konten-kontennya yang berkaitan dengan radikalisme, dan mengarahkan kepada terorisme.

"Antara lain seperti bagaimana membuat bom atau bagaimana melakukan penyerangan. Tentunya ini bisa mempengaruhi masyarakat di Indonesia, makanya kita blokir," terang Rudiantara.***

Baca Juga

Penutupan Bandara Ngurah Rai Diperpanjang Hingga Kamis

DENPASAR, (PR).- PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, menyatakan penutupan operasional penerbangan setempat dilanjutkan hingga Kamis 30 November 2017 pukul 07.00 WITA.