Presiden Joko Widodo Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Masih Kajian

Presiden Joko Widodo/REUTERS

BALIKPAPAN, (PR).- Presiden Joko Widodo menekankan bahwa wacana pemindahan ibu kota Negara Indonesia sampai saat ini masih dalam tahap kajian. Ia juga berujar bahwa pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi mendalam dari berbagai aspek sehingga tidak memungkinkan untuk segera diputuskan.

Demikian diutarakan Kepala Negara saat memberikan sambutannya dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Balikpapan International Convention Center, Kalimantan Timur, pada Kamis, 13 Juli 2017. Pernyataan tersebut juga sekaligus merespons pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, dalam kesempatan yang sama atas kesiapan Kota Balikpapan menjadi ibu kota negara.

"Tadi sudah disampaikan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ibu kota. Saya tidak mau menyinggung itu dulu karena masih kajian," ujar Presiden dilansir dari Biro Pers Setpres, Kamis, 13 Juli 2017.

Presiden Joko Widodo mengungkap bahwa dalam kajiannya itu, setidaknya terdapat tiga provinsi yang sedang dikaji lebih dalam. Namun, dirinya memastikan tidak akan memberitahukan provinsi mana yang sedang dikaji itu. Hal ini untuk meminimalisir harga tanah yang dapat melambung tinggi akibat aksi para spekulan.

"Tidak saya buka. Kalau saya buka di Kalimantan Timur misalnya di Bureu, nanti semua orang beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung," ucapnya.

Gubernur sambut pemindahan ibu kota

Sebelumnya, Gubernur Awang Faroek Ishak dalam laporannya menyebut bahwa pihaknya siap untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pemerintah pusat untuk mempersiapkan ibu kota yang baru. Ia juga menyebut bahwa saat ini Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah infrastruktur yang strategis seperti bandara dan pelabuhan internasional, jalan tol, dan pasokan listrik yang mencukupi.

"Berapa pun besar lahan yang dibutuhkan, kami siap untuk fasilitasi," ujar Faroek.

Meski demikian, walau kesiapan tersebut diberikan apresiasi secara khusus oleh Presiden, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menerangkan bahwa pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi dan perencanaan yang matang. Apalagi rencana tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Pindah ibu kota perlu kalkulasi mengenai sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian. Semua dihitung, kemudian diketahui kebutuhan biayanya. Itu menyangkut biaya yang banyak. Memang banyak negara sudah memindahkan dan memisahkan antara bisnis dan pemerintahan sehingga semua bisa berjalan baik," Presiden menegaskan.***

Baca Juga

Tujuh Pengaduan Parpol Akan Diproses Bawaslu

JAKARTA, (PR).- Sebanyak tujuh laporan terkait dugaan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik dikabulkan oleh Majelis Pemeriksa Bawaslu untuk diproses lebih lanjut dalam persidangan.