Audiensi dengan Para Guru Besar, Pemerintah Tetap tak Akan Intervensi Hak Angket DPR

Guru Besar Antikorupsi
Guru Besar Antikorupsi/MUHAMMAD ASHARI/PR
GURU Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Asep Saefudin menyatakan dukungannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum beraudiensi dengan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Kamis, 6 Juli 2017.*

JAKARTA, (PR).- Setelah beraudiensi sekitar satu jam dari pukul 10.00 WIB, Forum Guru Besar Antikorupsi pun selesai menyampaikan uneg-unegnya terkait pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut korupsi e-KTP. Pihak istana pun menyampaikan beberapa pandangan kepada para guru besar tersebut selama audiensi.

Saat audiensi, Forum Guru Besar Antikorupsi itu diterima oleh Kepala KSP Teten Masduki. Menyinggung hasil audiensi, Perwakilan Guru Besar Antikorupsi yang juga profesor dari Institut Pertanian Bogor, Asep Saefudin mengatakan, pada dasarnya pemerintah mendukung penguatan KPK dalam memberantas korupsi. 

Namun demikian, terkait dengan hak angket yang kini tengah bergulir di parlemen, pemerintah tidak bisa intervensi langsung. Hak angket terhadap KPK dikatakan Teten kepada Asep saat audiensi, sepenuhnya merupakan wilayah parlemen. 

"Sehingga kalau diminta intervensi pada wilayah yang bukan bidangnya, itu tidak baik juga. Kita harus memaklumi bahwa ada wilayah-wilayah pemerintah dan ada wilayah-wilayah parlemen," kata Asep menirukan jawaban Teten kepadanya.

Menurut Asep, Teten mengatakan kepadanya bila ternyata hak angket terhadap KPK di parlemen terus bergulir, maka seharusnya dijalani saja. Lagipula, proses hak angket tersebut dianggap tidak memiliki efek tertentu secara hukum. 

"Jadi, kalaupun misalnya KPK nanti harus dipanggil oleh Pansus Hak Angket KPK, ya datang saja. Anggap itu rapat dengar pendapat saja," ujarnya masih menirukan jawaban Teten.   

Garda moral

Menurut Asep, hak angket yang digulirkan oleh DPR itu tidak tepat. Namun demikian, dia mengaku dapat memahami posisi pemerintah yang menganggap soal itu berada di ranah parlemen.

Dia mengatakan, pihaknya tetap pada koridor guru besar sebagai pendidik. Sebagai pendidik, katanya, guru besar menjadi garda moral menjaga agar pemerintah, KPK, dan DPR berada di jalur yang tepat.

Menurutnya, baik pemerintah, KPK dan DPR harus bersinergi memberantas korupsi. Hal itu agar pembangunan dan ekonomi Indonesia tidak banyak terhambat.

"Jadi kami tadi nyatakan kepada Pak Teten, bersinergilah antara pemerintah, parlemen dan KPK.  Sinergi untuk ke satu titik dimana kita ini ingin betul-betul memperbaiki. Jadi jangan ada yang berseberangan. Jadi satulah niatnya," kata dia.***

Baca Juga

Dokter: Setya Novanto Bisa Diperiksa KPK

JAKARTA, (PR).- Dokter yang menangani tersangka Setya Novanto di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur, memperkirakan Ketua DPR tersebut bisa diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

KPK tak Ragu Hadapi Praperadilan Setya Novanto

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ragu untuk menghadapi sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto, tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-e tahun 2011-2012 pada Kemendagri.