KPK Tolak Permintaan Pansus Angket Hadirkan Miryam

Miryam ditangkap KPK/ANTARA
Tersangka kasus dugaan memberi keterangan palsu dalam persidangan KTP-Elektronik Miryam S Haryani menggunakan rompi tahanan KPK dikawal petugas ketika keluar dari Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Senin, 1 Mei 2017 malam. KPK resmi menahan mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura yang sebelumnya menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK dan ditangkap dini hari tadi ke Rutan KPK di gedung KPK lama.*

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tolak permintaan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK DPR RI untuk menghadirkan tersangka pemberi keterangan tidak benar dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012, Miryam S Haryani. 

Sebelumnya, KPK sudah menerima surat pada Kamis, 15 Juni 2017 dari Pansus Angket yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Surat bernomor PW/10403/DPR RI/VI/2017 tersebut perihal permintaan agar KPK menghadirkan Miryam pada Senin, 19 Juni 2017 pukul 14.00 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) angket.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan bahwa pimpinan KPK sudah merespons surat permintaan tersebut, yakni KPK tidak bisa menghadirkan Miryam S Haryani karena masih dalam proses penahanan di KPK. Sebagai tersangka, Miryam sedang dalam proses hukum dan penyidikan. Kemudian kasusnya akan segera dilimpahkan ke pengadilan.

"Pimpinan KPK sudah menandatangani surat sebagai respons terhadap surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI, yakni tidak bisa menghadirkan Miryam S Haryani di RDP di DPR," ujar dia.

Patuh Undang-Undang

Febri menegaskan, KPK sebagai lembaga independen sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002, jelas bahwa terkait penanganan perkara KPK wajib patuh terhadap perundang-undangan. Pengaruh kekuasaan yang melibatkan persoalan politik mana pun terkait penanganan perkara tertentu tidak bisa dilakukan atau terlibat dalam proses hukum. 

"Terkait penanganan perkara maka ada klausul yang sangat tegas di UU No 30 Tahun 2002 yang perlu kami patuhi dan wajib kami patuhi yaitu sifat KPK sebagai lembaga independen. Jadi pengaruh kekuasaan mana pun terkait penanganan perkara tentu tidak bisa dilakukan. Karena kalau kita lihat proses penanganan tentu itu bagian turunan dari kewenangan di konstitusi yang diatur terkait badan-badan peradilan," tuturnya. 

Tak hanya itu, dalam surat tersebut KPK juga belum melihat adanya keabsahan atau legalitas soal pembentukan Pansus Angket. Sehingga patut dipertanyakan soal permintaan Pansus yang notabene pembentukannya masih belum jelas.

"Dari surat yang kami terima dari DPR, tidak dicantumkan adanya keputusan DPR tentang pembentukan Pansus Angket tersebut. Yang disampaikan adalah surat permintaan untuk menghadirkan Miryam. Jadi kami belum merasa cukup jelas terkait Pansus Angket DPR tersebut. Kita berharap, jika memang ada informasinya segera disampaikan," ucapnya.

KPK secara resmi belum menerima berkas atau informasi resmi dari DPR soal pembentukan Pansus Angket tersebut. Menurut dia, jika mengacu pada UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) dan tata tertib di DPR, maka Pansus Angket dibentuk melalui keputusan DPR, lalu disampaikan di dalam berita negara dan kepada Presiden. 

"Yang pasti kami belum menerima surat itu (surat resmi pembentukan Pansus Angket KPK). Surat (penolakan menghadirkan Miryam di RDP) hari ini diantarkan ke DPR," ujarnya.

Pisahkan dari politik

Dia menyatakan, KPK menghormati kewenangan konstitusiobal DPR untuk melakukan pengawasan. Namun sebagai lembaga negara, baik KPK maupun DPR juga punya kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku. Baik Uu Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maupun UU MD3 yang menjadi salah satu landasan hukum bagi DPR. Ataupun kitab UU Hukum Acara Pidana. 

Proses hukum yang sedang berjalan harus dipisahkan dari proses politik. Sebagai lembaga antirasuah, KPK sangat terbuka soal pengawasan yang dilakukan DPR. Namun, jika diminta untuk membahas detail perkara, hal itu tak bisa dilakukan karena menyalahi aturan. 

"Jangan sampai proses hukum yang sedang berjalan di proses peradilan pidana, dan akan segera dilimpahkan kemudian ditarik-tarik dalam proses politik. Dua hal tersebut perlu dipisahkan (proses hukum dan politik). KPK sangat terbuka jika DPR melakukan pengawasan. Namun ketika diminta untuk membahas detail perkara, tentu tidak bisa kita lakukan. Karenanya pada RDP dengan Komisi III sebelumnya kita berbeda pendapat. KPK tidak bisa membuka rekaman proses penyidikan Miryam dalam kasus e-KTP karena salah satu bukti kasus yang kita tangani saat ini," tutur dia. 

Sebagaimana diketahui, permintaan menghadirkan Miryam oleh Pansus berawal adanya dugaan tekanan dari anggota Dewan kepada Miryam terungkap dalam sidang perkara korupsi e-KTP pada 30 Maret 2017. Penyidik KPK Novel Baswedan, saat bersaksi di persidangan, menyebut Miryam saat pemeriksaan di KPK menceritakan ketakutannya soal tekanan dari koleganya di DPR.

Soal dugaan tekanan tersebut, Miryam kemudian mengirim surat ke Pansus Angket KPK. Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyebut surat tersebut membuktikan anggota Komisi III tak terlibat dalam pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam.

Terkait pemanggilan, Miryam dipanggil Pansus untuk dimintai klarifikasi terkait surat ke Pansus Angket KPK pada Rabu, 7 Juni 2017 mengenai bantahan ditekan anggota Komisi III DPR.***

Baca Juga

Ketua KPK Agus Rahardjo ditemui usai konferensi pers di gedung KPK, pada Rabu (14/6/2017). KPK diimbau tidak mengikuti kehendak dari Pansus Hak Angket karena pembentukan pansus sendiri cacat hukum dan menyalahi perundang-undangan.

KPK Diimbau tak Turuti Kemauan Pansus Hak Angket

JAKARTA, (PR).- Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pusat Studi Konstitusi (PuSaKo) Universitas Andalas mengimbau agar Komisi Pemberantasan Korupsi tak mengikuti kehendak Panitia Khusus Hak Angket