Ini Penjelasan Pemerintah tentang Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold dalam RUU Pemilu

Konferensi Pers Hasil Rapat Terbatas/ARIE C. MELIALA/PR
Dari kiri ke kanan: Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly menjelaskan hasil Rapat Terbatas tentang Perubahan Kedua UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 30 Mei 2016.*

JAKARTA, (PR).- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan pandangan pemerintah tentang ambang batas partai pengajukan calon presiden atau presidential threshold dan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Penjelasan ini berkaitan dengan isi Rancangan Undang-undang Pemilu atau RUU Pemilu yang diusulkan pemerintah.

Tjahjo mengatakan presidential threshold dalam RUU Pemilu saat ini sama dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ambang batas dalam UU ini, partai politik harus memiliki 20 kursi DPR RI atau 25 persen suara nasional.

Menurut Tjahjo, presidential threshold ini tidak bertentangan dengan konstitusi. "Presidential threshold ini memastikan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden yang akan terpilih telah memiliki dukungan minimum partai politik atau gabungan partai politik di parlemen," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis 8 Juni 2017.

Selain itu, presidential threshold juga mendorong peningkatan kualitas pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tjahjo mengatakan, pemerintah dapat mempertimbangkan pemikiran bahwa presidential threshold hanya mensyaratkan perolehan minimal 25 persen suara nasional pada pemilu sebelumnya. Hal ini bagi partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya, tidak lagi mensyaratkan perolehan kursi di DPR.

"Karena 20 persen perolehan suara belum tentu setara dengan 25 persen kursi. Artinya, 12 partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2014 seluruhnya dapat membentuk gabungan partai politik untuk mengusung calon pasangan presiden dan wakil presiden. Ini termasuk partai yang ikut pemilu lalu tapi tidak dapat alokasi Kursi DPR RI," kata Tjahjo.

Parliamentary threshold

Sementara itu, mengenai ambang batas parlemen, pemerintah berpandangan secara prinsip, parliamentary threshold ada peningkatan dari 3,5 persen. Parliamentary threshold di DPR RI ini juga tidak bertentangan dengan konstitusi. Tjahjo mengatakan parliamentary threshold sejalan dengan upaya membangun sistem multipartai sederhana.

"Parliamentary threshold bertujuan menciptakan sistem parlemen yang efektif dan pelembagaan sistem perwakilan. Ini sebagai upaya, komitmen politik bersama membangun sistem pemerintahan presidensiil," kata Tjahjo.

Sampai saat ini, Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu masih menggodok lima isu krusial dalam RUU Pemilu. Lima isu krusial itu adalah ambang batas parlemen, ambang batas partai mengajukan calon presiden, sistem pemilu, alokasi kursi perdaerah pemilihan, dan konversi suara menjadi kursi.***

Baca Juga

Pengacara Elza Syarief Datangi KPK Terkait Ancaman Akbar Faisal

JAKARTA, (PR).- Pengacara Elza Syarief mendatangi Gedung KPK untuk berdiskusi soal adanya anggota DPR RI yang mengancam dirinya setelah memberikan kesaksian Senin, 28 Agustus 2017 pada sidang dengan terdakwa Miryam S Haryani di Pengadilan

Agar Tak Pakai Replika Kayu, DPR Pernah Dorong BIN Beli Senjata

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mengatakan, Komisi I pernah mendorong BIN (Badan Intelijen Negara) melengkapi sejumlah fasilitas pembelajaran kepada taruna Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), salah satunya pem