Tangkap Auditor BPK, KPK Temukan Uang Rp 1,145 Miliar di Brankas

Konpers KPK
Konpers KPK/IRA VERA TIKA/PR
KETUA KPK Agus Rahardjo (kedua kiri), Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kedua kanan), Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (kanan) dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (kiri) memaparkan hasil OTT di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu, 27 Mei 2017.*

JAKARTA, (PR).- Selain mengamankan uang senilai Rp 40 juta, KPK juga menemukan uang Rp 1,145 miliar dan 3.000 dollar Amerika Serikat dari
brankas ruang kerja RS. Pejabat eselon I BPK RI itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK setelah operasi tangkap tangan yang menangkap auditor BPK dan dua pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Uang Rp 40 juta diduga merupakan uang yang diserahkan oleh ALS. Sementara uang Rp 1,145 miliar dan 3.000 dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 40 juta, red) ditemukan dalam brankas ruang kerja RS. Uang tersebut, KPK masih melakukan penyelidikan apakah uang tersebut terkait kasus jual beli WTP atau perkara lain. Apakah berhubungan dengan kasus ini atau tidak, statusnya akan ditentukan kemudian,” kata Kepala Biro Umum KPK Syarief Hidayat dalam konferensi pers di KPK, Sabtu, 27 Mei 2017.

Kasus ini berkaitan dengan adanya jual beli pengurusan audit Kemendes PDTT untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah SUG (Irjen Kemendes RI), JBP (pejabat eselon III Kemendes PDTT), RS (pejabat eselon I BPK RI), dan ALS (auditor utama BPK RI).

Selain menemukan uang dalam brankas, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 40 juta dari ruangan ALS diduga merupakan bagian dari total komitmen Rp 240 juta. Sebelumnya di awal Mei 2017, diduga telah diserahkan uang Rp 200 juta.

Syarief mengungkapkan, kasus yang melibatkan pejabat negara dari lembaga audit negara tersebut berawal pada Maret 2017 dilakukan pemeriksaan atas laporan KemendesPDTT tahun anggaran 2016. Dalam rangka memperoleh opini WTP, tersangka SUG diduga melakukan pendekatan pada pihak auditor BPK.

“Kode untuk sejumlah uang yang disepakati adalah ‘PERHATIAN’. (Dalam tanda kutip dan huruf besar). Pemberian diduga terkait dengan pemberian opini WTP. Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam, dilanjutkan gelar perkara siang (Sabtu,red) tadi. Memang adanya dugaan tindak pidana korupsi hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan BPK RI terhadap laporan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016,” ujarnya.

Pasal yang disangkakan adalah sebagai pihak pemberi suap, yakni SUG dan JBP disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor. Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal yang disangkakan kepada pihak penerima, yakni RS dan ALS, disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor.

Ikuti Proses Hukum

Sementara itu, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara yang juga hadir dalam konferensi pers tersebut mengungkapkan, pihaknya akan mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK terhadap pegawai BPK yang sedang diproses dalam peristiwa OTT.

“BPK akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan dengan seksama guna menentukan langkah-langkah lebih lanjut terhadap organisasi dan auditor yang bersangkutan,” katanya.

Dia menuturkan, selama ini BPK memiliki sistem penegakan hukum internal melalui majelis kehormatan kode etik. Namun dia mengakui, sistem tersebut tidak dapat mengawasi atau memantau tiap individu di BPK.

“BPK akan menjadikan hal ini sebagai suatu pembelajaran untuk menjaga kredibilitas lembaga dan tetap bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Untuk mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan negara,” ucapnya.***

Baca Juga

Pasca OTT KPK, Jabatan Dirjen Perhubungan Laut Diminati

JAKARTA, (PR).- Kosongnya jabatan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, pasca-Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan cuma menarik untuk diikuti perjalanannya menjelang assessment ke-15 calon yang lolos seleksi