Berantas Sel Teroris, Anggaran Polri Bisa Ditingkatkan

Polisi berjaga/ANTARA
Personel kepolisian berjaga di lokasi ledakan yang diduga bom di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu 24 Mei 2017 malam.*

JAKARTA, (PR).- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sedang menghadapi tugas yang berat. Tugas berat ini, berkaitan dengan pemberantasan sel-sel teroris. Muncul usulan agar anggaran polri ditingkatkan untuk kebutuhan pemberantasan terorisme itu. Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengutarakan usulan tersebut.

Dia mengatakan Komisi III siap membahas peningkatan anggaran yang dibutuhkan polri untuk memberantas terorisme. "Untuk meningkatkan efektivitas perburuan teroris, Komisi III DPR siap membahas peningkatan anggaran yang dibutuhkan polri atau Densus 88 Antiteror," ujar Bambang, Jumat, 26 Mei 2017.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran polri pada tahun ini sebenarnya telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Saat ini, polri memegang anggaran sebesar Rp84 triliun. Anggaran itu naik 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp79,3 triliun.

Polri masuk dalam posisi 3 sebagai institusi yang memegang anggaran belanja terbesar dalam APBN 2017. Kementerian Pertahanan memegang anggaran paling besar, yakni mencapai Rp108 triliun. Kemudian diikuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp101,5 triliun.

Namun demikian, bila dilihat secara garis besar, dari alokasi belanja APBN 2017 menurut fungsi pertahanan, jumlah anggarannya menurun. Pada tahun 2017, belanja pemerintah pusat untuk pertahanan adalah Rp108 triliun. Sementara pada tahun 2016, jumlahnya Rp109 triliun.

Kementerian Pertahanan sendiri, sebagai kementerian pemegang anggaran paling besar, mengalami penurunan anggaran belanja pada tahun ini. Pada tahun 2016, anggaran belanja Kementerian Pertahanan mencapai Rp 109 triliun.

Memburu teroris

Terkait dengan peningkatan anggaran belanja untuk Polri ini, Bambang mengatakan, diperlukan untuk meningkatkan efektivitas perburuan teroris. Polri dikatakannya punya tugas berat untuk memburu sel-sel jaringan teroris.

"Komisi III DPR mendorong Polri dan Densus 88 antiteror untuk bekerja lebih keras melumpuhkan sel-sel terkecil dari jaringan teroris di dalam negeri. Mereka ada di beberapa kota. Sel-sel kecil itu dikendalikan oleh pimpinan mereka yang bersembunyi di negara lain," ujarnya.

Menurutnya, pola teroris yang bekerja dalam sel-sel kecil telah terlihat kecenderungannya dalam peristiwa-peristiwa teror belakangan ini. Serangan teroris dikatakannya bisa berulang jika sel-sel terkecil dari jaringan teroris di dalam negeri tidak dilumpuhkan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melihat perlunya Revisi Undang-Undang Antiterorisme diselesaikan. Jokowi mengatakan hal tersebut dalam konferensi pers di sela-sela kunjungannya ke Terminal Kampung Melayu, Kamis, 25 Mei, malam.

Tujuannya, menurut dia, agar aparat penegak hukum lebih mampu melakukan upaya pencegahan aksi terorisme. Jokowi menginginkan agar pemerintah dan DPR bersama-sama segera menyelesaikan nya. Persoalan terorisme dinilainya sebagai masalah yang sangat mendesak untuk diselesaikan, terutama bila berkaca kepada peristiwa ledakan di Terminal Kampung Melayu.

"Saya sudah memerintahkan Menko Polhukam untuk segera menyelesaikan RUU Antiterorisme ini agar aparat hukum mempunyai landasan yang kuat untuk bertindak. Utamanya dalam mencegah (terorisme)," katanya.***

Baca Juga

Anggaran Cair, Raimuna Pramuka 2017 Siap Digelar

JAKARTA, (PR).- Anggaran rutin pramuka sebesar Rp 10 miliar yang sempat ditahan Kementerian Pemuda dan Olah Raga miliar akhirnya bisa cair. Kegiatan Raimuna Pramuka 2017 akan tetap berlangsung pada 14 Agustus 2017 mendatang.