Setelah 12 Tahun, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Raih WTP

Ilustrasi/MUHAMMAD ALFI/PR

BOGOR, (PR).- Pemerintah pusat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016. Terakhir kali pemerintah mendapatkan opini WTP pada tahun 2004 atau 12 tahun yang lalu.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, tidak ada suspen (perbedaan realisasi belanja negara yang dilaporkan kementerian/lembaga dengan realisasi yang tercatat di Bendahara Umum Negara) dalam LKPP 2016. Dia menjelaskan, pemerintah berhasil menyelesaikan suspen dengan membangun database tunggal melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebih baik.

"Setelah 12 tahun sejak LKPP tahun 2004, ini adalah pertama kalinya pemerintah berhasil memperoleh WTP atas LKPP," kata Moermahadi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 23 Mei 2017.

Dia menambahkan, BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada 8 kementerian/lembaga (9%) dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) pada 6 kementerian/lembaga (7%). Namun hal tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP 2016.

Menurut dia, dalam hasil pemeriksaan atas LKPP 2016, BPK menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Rekomendasi BPK atas temuan-temuan itu antara lain, integrasi sistem informasi penyusunan laporan keuangan pemerintah; penyelesaian perbedaan tarif PPh Migas, penetapan strategi manajemen resiko belanja subsidi, penetapan mekanisme pengendalian Dana Alokasi Khusus serta penyelesaian kelebihan pembayaran/penyimpangan belanja negara.

Segera tindak lanjuti

Moermahadi mengharapkan, pemerintah segera memberi jawaban atau kererangan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Sesuai peraturan, penjelasan atau keterangan tindak lanjut pemerintah itu disampaikan paling lambat 60 hari sejak diterimanya laporan BPK.

Menurutnya, BPK saat ini telah menerapkan on line system dalam pemantauan tindak lanjut melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) untuk pelaporan dan pemantauan tindak lanjut yang lebih efektif dan efisien.

"Kami berharap pemerintah terus mempertahankan dan memperbaiki kualitas pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini untuk mewujudkan tujuan bernegara Indonesia," katanya.***

Baca Juga

Komisi I Dukung Peningkatan Anggaran TNI

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mendorong agar anggaran untuk TNI bisa direalisasikan pada tahun-tahun ke depan.