Mau Dibawa Ke Mana Hak Angket?

Ilustrasi/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya sudah diketuk oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terus menuai pro kontra di kalangan legislator. Perdebatan ini terus bergerak dinamis sehingga belum bisa dipastikan akan kemana hak angket ini bermuara.

Percakapan yang tengah hangat di antaranya ketidaksolidan fraksi di Senayan untuk mengirimkan anggotanya ke panitia khusus atau tidak. Ketidaksolidan ini berujung pada penundaan Rapat Badan Musyawarah hak angket sampai pekan depan.

Dari tiga fraksi yang sejak awal konsisten yakni PDIP, Hanura, dan Nasdem. Kini bertambah dengan kehadiran Golkar yang Gerindra yang meski menolak, akan tetap mengirim anggotanya ke Pansus. Sementara beberapa partai lain ada yang bersikukuh menolak ada pula yang masih terlihat belum memiliki keputusan final.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis mengatakan meskipun sudah memiliki keputusan untuk mengirimkan wakilnya, hingga kini pihaknya masih mempertimbangkan siapa wakil yang tepat berada di Pansus nanti. Walaupun menolak hak angket, Djemi menegaskan sikap partainya terhadap hak angket tetap menolak.

"Jika hak angket berjalan terus, perwakilan Gerindra dalam pansus akan mengawal pembahasan angket agar KPK tidak dilemahkan. Itu prinsip kami. Kita kawal dari dalam," kata Djemi.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB, Ida Fauziah mengatakan pihaknya saat ini bersikukuh menolak dan tak akan mengirimkan wakilnya ke Pansus Hak Angket. Meskipun begitu, fraksi PKB juga masih menunggu sikap dari fraksi-fraksi lain terkait hal ini.

"Sikap fraksi terkait ini kan belum diminta karena pansusnya sendiri masih menunggu bamus. Kami akan tunggu rapat bamus berikutnya. Tapi sampai sekarang kita posisinya tidak mengirim anggota ke pansus," ujar Ida.

Pihaknya juga meminta Komisi III sebagai pihak yang menggulirkan hak angket ini dapat melakukan pendalaman jika merasa ada yang salah dengan KPK. "Kami juga minta teman tadi di rapat fraksi untuk melakukan kajian," ucapnya.

Tetap berjalan

Sementara itu, walaupun banyak fraksi yang menolak Hak Angket terhadap KPK, anggota Komisi III DPR, Asrul Sani mengatakan dirinya tetap konsisten dengan apa yang telah disepakati di komisi. Pasalnya sebagai pihak yang menggulirkan hak angket, Komisi III secara pribadi anggota-anggotanya telah menyepakati itu. Sehingga, terlepas dari keputusan fraksinya yakni PPP nanti, Komisi III DPR berpendapat Pansus Hak Angket tetap bisa berjalan.

"Komisi III DPR memiliki pemahaman sendiri terkait ketentuan di UU  MD3 atau pun di Tata Tertib DPR yaitu, Pansus Angket terdiri atas seluruh fraksi atau masing-masing punya hak untuk mengirimkan wakilnya. Namun seandainya tidak ada yang menggunakan haknya mengirimkan wakilnya maka itu tidak berarti panitia angketnya tidak bisa dibentuk," ucap Asrul.

Pansus angket KPK dibentuk menindaklanjuti usulan hak angket KPK oleh DPR untuk membuka rekaman enam anggota Komisi Hukum DPR. Dalam rekaman itu, disebutkan adanya ancaman terhadap saksi kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik, Miryam Haryani. Hal lain yang ingin diselidiki adalah pembiayaan pembangunan gedung KPK, belanja perjalanan dinas pegawai, serta belanja barang pada Direktorat Monitor Kedeputian Informasi dan Data.

Pansus tersebut akan beranggotakan 30 orang dari sepuluh fraksi di DPR. Namun hingga Badan Musyawarah Kamis, 18 Mei 2017, belum ada satu pun fraksi yang mengirim perwakilan dalam pansus hak angket KPK. Baru PKS dan Partai Demokrat yang secara bulat menolak dan tidak akan mengajukan wakilnya dalam pansus hak angket KPK tersebut.***

Baca Juga

Barang Sitaan KPK Dipertanyakan

JAKARTA, (PR). - Komisi III DPR RI mempertanyakan sejumlah barang sitaan yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK yang digelar di kompleks Parlemen, Senayan, Senin 11 September 2017.