Begini Sikap Tegas Ikatan Pesantren Indonesia terhadap Ancaman Radikalisasi

Rakernas pesantren/MUHAMMAD ASHARI/PR
KETUA DPP Ikatan Pesantren Indonesia Zaini Ahmad (batik merah) seusai memberikan pernyataan pers di sela-sela rakornas di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat, 19 Mei 2017. Rakornas tersebut dijadikan momentum untuk meneguhkan kembali kualitas pesantren dan meningkatkan kualitas kekinian umat di tengah ancaman radikalisasi.*

JAKARTA, (PR).- Rakernas Ikatan Pesantren Indonesia di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, dimulai, Jumat, 19 Mei 2017. Rakernas tersebut dijadikan momentum untuk meneguhkan kembali kualitas pesantren dan meningkatkan kualitas kekinian umat di tengah ancaman radikalisasi.

Ketua DPP Ikatan Pesantren Indonesia Zaini Ahmad mengatakan, ancaman radikalisasi hendaknya jangan dijadikan momok yang menakutkan dari islam. Sebaliknya, umat perlu mengupayakan agar islam menjadi agama rahmatan lil alamin.

"IPI akan mensosialisasikan bagaimana menjadi umat islam yang baik menuju islam rahmatan lilalamin," katanya di sela-sela rakernas.

Dia mengatakan, rencana kerja ke depannya akan mencoba mempersatukan umat islam, bahkan dengan ormas-ormas islam yang ada. Menurutnya, selama ormas tidak melanggar konstitusi, akan dirangkul oleh IPI.

"Kalau ormas itu melanggar UU, kita mau sosialisasi bagaimana? Wong awalnya sudah melanggar," ujarnya.

Dia mengatakan, belum ada komunikasi antar pimpinan dengan ormas yang telah lebih dulu ada, seperti NU, Muhammadiyah dan Masyumi. Akan tetapi, banyak dari anggota IPI termasuk pula dalam keanggotan tiga ormas yang sebelumnya disebutkan.

"Jadi di wilayah masing-masing, seperti di Sumatera, Aceh, sampai NTB. Jawa dan Banten, kita gabung. Semua di IPI  satu suara, bagaimana menuju islam rahmatan lilalamin," ujarnya.
 

Pesantren Garda Terdepan
 

Dalam rangkaian Rakernas, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang turut memberikan sambutan pidato. Oesman mengatakan, pesantren adalah garda terdepan untuk menjawab tantangan radikalisme yang dinilai semakin menemukan tempatnya di Indonesia. Selain itu, pesantren juga berperan untuk memberdayakan ekonomi umat.

"Kita semua merasakan, radikalisme semakin menancapkan kukunya di Indonesia. Dan, yang paling merisaukan, penganutnya adalah anak-anak muda yang terdidik. Mereka menjadi simpatisan, bahkan pengikut setia gerakan radikalisme,” ucapnya.

Dia menambahkan, banyak masalah dihadapi masyarakat daerah, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan keamanan. Diperlukan kerjasama di antara elemen masyarakat untuk menyelesaikannya. "Oleh karena itu, sejak awal saya mendukung berdirinya Ikatan Pesantren Indonesia, karena saya sangat menyadari posisi pesantren sebagai garda terdepan untuk menjawab tantangan yang kita hadapi," ujarnya.

Selain radikalisme dan trans-ideologi, Oesman mencatat beberapa tantangan saat ini dan ke depan. Tantangan pertama, pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat. Dari 10 persen masyarakat yang miskin, kebanyakan umat Islam. Untuk memperkuat ekonomi umat, diperlukan upaya pemberdayaan ekonomi pesantren. Di samping dibekali ilmu pengetahuan agama, para santri juga dibekali kemampuan mengakses ekonomi.

Tantangan selanjutnya adalah masalah nasionalisme. Tidak bisa dipungkiri, katanya, Indonesia menghadapi globalisasi yang menyebabkan masyarakatnya mudah terpengaruh ideologi selain Pancasila.

Dia mengharapkan, IPI bisa ambil bagian meningkatkan nasionalisme yang berpegang pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada malam di hari pertama rakernas, direncanakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga akan hadir. Dijadwalkan Tjahjo akan berpartisipasi dalam acara diskusi bertema "Menangkal Radikalisme, Memupuk Nasionalisme NKRI Lewat Pesantren."***

Baca Juga

Begini Cara Jokowi Menyentil Kinerja Pemprov Jabar

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung naiknya tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat. Tidak hanya itu, dia juga menyinggung tentang kurangnya koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.