Indonesia Harus Segera Moratorium Hukuman Mati

Ilustrasi hukuman mati/latimes.com

BANDUNG, (PR).- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mendorong Pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium hukuman mati, secara formal. Langkah ini bertujuan menghapuskan hukuman mati ke depan. Sementara moratorium diberlakukan, Indonesia juga harus membentuk badan independen untuk meninjau ulang seluruh kasus hukuman mati, mengubah hukuman mati bagi seluruh terpidana mati, dan segera merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan standar hak asasi manusia (HAM) internasional.

Hal itu dikemukakan Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan dalam keterangan pers yang diterima Pikiran Rakyat di Bandung, Kamis, 4 Mei 2017. LBH Masyarakat menyampaikan catatan ini setelah mengikuti Universal Periodic Review (UPR) yang ke-3, Mei 2017.

LBH Masyarakat mengapresiasi tingkat perhatian yang tinggi yang diberikan dalam pertemuan terhadap isu hukuman mati. Berdasarkan catatan LBH Masyarakat, ada setidaknya 28 dari 107 (25 persen) negara yang memberikan rekomendasi terkait dengan hukuman mati.

Secara umum, rekomendasi berisi anjuran bagi Indonesia untuk segera memberlakukan kembali moratorium hukuman mati bagi semua tindak pidana. Beberapa rekomendasi dibuat secara lebih spesifik. Ricky mencontohkan, Australia merekomendasikan Indonesia untuk meningkatkan pedoman pengamanan dalam penggunaan hukuman mati. Artinya, memastikan akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas sejak dini bagi orang yang menghadapi hukuman mati. Selain itu direkomendasikan pula penghapusan hukuman mati bagi orang dengan gangguan kejiwaan. Rekomendasi selanjutnya, merevisi KUHP sesuai dengan standar hak asasi manusia international.

"Belgia merekomendasikan Indonesia untuk membentuk badan yang independen dan imparsial untuk meninjau seluruh kasus hukuman mati. Tujuannya menghapus hukuman mati dan/atau setidaknya memastikan tersedianya pemenuhan hak atas peradilan yang adil dan jujur yang sesuai dengan standar internasional," kata Ricky.

Dia mengatakan jumlah rekomendasi atas hukuman mati yang diberikan pada putaran ketiga meningkat sembilan kali dari UPR putaran sebelumnya pada 2008. Kala itu, Indonesia hanya mendapatkan rekomendasi dari tiga negara.

"Fakta bahwa ada setidaknya seperempat negara yang memberikan rekomendasi terkait dengan moratorium hukuman mati atau eksekusi hukuman mati mengindikasikan tingkat keseriusan dari isu ini. Namun demikian, kami menyayangkan buruknya respons Indonesia terhadap hal tersebut," kata Ricky.

Sebagaimana telah diprediksi LBH Masyarakat, Indonesia masih saja menggunakan data yang cacat. Data itu terkait dengan kematian yang disebabkan narkotika dan retorika moral untuk menjustifikasi aksi barbar hukuman mati.

"Indonesia berulang kali menggunakan statistik 40 orang meninggal setiap harinya akibat narkotika. Ini argumen yang mendapatkan kritik keras dari akademisi Indonesia dan internasional. Penggunaan data yang cacat ini menunjukkan Indonesia tidak memiliki komitmen terhadap kebijakan yang berbasis bukti atau mengakui pentingnya kebijakan narkotika yang berbasis hak asasi manusia dalam mengatasi persoalan penggunaan narkotika," kata Ricky.

Menurut Ricky, sebaliknya, Indonesia justru mempromosikan penggunaan wajib rehabilitasi yang melanggar hak atas kesehatan. Lebih jauh lagi, kata Ricky, Indonesia berargumen eksekusi telah dilakukan dengan menghargai dan melindungi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hal itu khususnya hak atas peradilan yang jujur dan adil.

"Indonesia dengan bangga menyatakan bahwa eksekusi dilakukan setelah melalui prosedur hukum yang ketat. Padahal, sistem peradilan Indonesia yang sarat dengan korupsi menjadi bagian yang melekat dari persoalan hukuman mati. Oleh karena itu tidak dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang baik," kata Ricky.

Dalam tiga eksekusi terakhir di bawah rezim Presiden RI Joko Widodo, LBH Masyarakat melihat ada persoalan serius mengenai absennya mekanisme pedoman pengamanan. Ricky memaparkan, delapan belas orang yang dieksekusi dalam tiga eksekusi terakhir mengalami pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang jujur dan adil, termasuk Zainal Abidin, yang kasusnya direkayasa; Rodrigo Gularte, yang memiliki skizofrenia paranoid dan bipolar; dan, Humphrey Ejike, orang yang tidak bersalah yang ketika dieksekusi sedang dalam proses pengajuan grasi.

Selain itu, LBH Masyarakat juga mencatat sejumlah isu hak asasi manusia telah diangkat dan dibahas dalam UPR. Salah satunya, isu mengenai hak perempuan dan anak. Namun demikian, masih terdapat beberapa isu HAM penting yang tidak secara substansial ditanggapi bahkan cenderung diabaikan. Contohnya perlindungan terhadap hak-hak LGBT.***

Baca Juga

Jokowi: Semua TKI Harus Punya Paspor

KUCHING, (PR).- Presiden Joko Widodo bertemu dengan masyarakat Indonesia di Sarawak yang digelar di Stadium Perpaduan, Kuching Sarawak, Malaysia pada Rabu, 22 November 2017.

Napi Ini Kendalikan Peredaran Narkoba Internasional dari Rutan

SOLO, (PR).- Terpidana Andang Anggara (25), bandar narkoba yang kini meringkuk di rumah tahanan negara (Rutan) Kelas IA Surakarta, harus berurusan dengan Mabes Polri dengan sangkaan sebagai pengendali peredaran narkoba internasional.

Dapat Piringan Hitam dari Metallica, Jokowi Lapor KPK

JAKARTA, (PR).- Drumer Metallica Lars Ulrich memberikan cinderamata berupa album Master Of Puppets (MOP) berformat piringan hitam kepada Presiden Joko Widodo. Uniknya, cinderamata itu tidak diserahkan langsung, melainkan melalui perantara Perdana Menteri Denmark Lars Løkke Rasmussen.