Hak Angket Kasus Miryam oleh DPR Dinilai Keliru

Miryam Ditetapkan Tersangka/ANTARA
Mantan anggota Komisi II DPR tahun 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani meninggalkan ruangan usai bersaksi dalam sidang kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (E-KTP) dengan terdakwa Sugiharto dan Irman di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Maret 2017 lalu.*

JAKARTA, (PR).- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus menilai, keliru besar jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki kasus yang tengah diproses Komisi Pemberantasan Korupsi seperti BAP Miryam S Haryani . Dia menduga, ide hak angket muncul karena banyak nama anggota DPR yang tercantum dalam BAP Miryam.

"Oleh karena itu, hak angket digunakan untuk memastikan siapa dari anggota DPR yang disebut Miryam terlibat E-KTP dan berapa nilai yang diperoleh.  Dengan pintu hak angket, DPR bisa mencari cara untuk meluputkan diri dari dugaan keterlibatan sebagaimana diungkap Miryam melalui BAPnya," katanya, Jumat, 21 April 2017.

Dia menambahkan, wacana hak angket untuk membongkar rekaman BAP Miryam bisa jadi rangkaian upaya DPR untuk melemahkan KPK. Beberapa upaya sebelumnya, seperti nota keberatan terhadap pencekalan Ketua DPR RI Setya Novanto dan upaya revisi UU KPK, juga sempat diusahakan.  Walau semuanya itu, kata dia, akhirnya raib dengan sendirinya.

"Bahwa Hak Angket merupakan hak yang melekat pada DPR, bukan berarti bermakna bisa digunakan oleh DPR untuk tujuan apa saja," tuturnya.

Menurutnya, penggunaan hak angket oleh DPR penting, tetapi harus dalam koridor DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.  Ada kelompok rakyat yang tak pernah boleh diabaikan begitu saja dalam proses pembuatan kebijakan apapun oleh DPR.

"Beberapa hak angket yang diusulkan Komisi III, mulai dari kasus Ahok, nampaknya hanya memperlihatkan bagaimana DPR mendegradasi hak angket untuk melindungi kepentingan mereka sendiri," ujarnya.

Menurut Lucius, upaya KPK memberantas korupsi bukannya didukung oleh DPR,  tetapi justru disikapi dengan memperlihatkan kekuasaan DPR terhadap KPK.

Menurut dia, pengawasan kepada pemerintah juga harus dilakukan secara obyektif. Bukan hanya untuk apa yang terkait kepentingan mereka saja. Hak angket harus muncul dalam konteks pengawasan terhadap kebijakan pemerintah bukan penegasan hukum KPK.

"Komisi III adalah wakil rakyat dan bukan alat partai semata. Apalagi alat koruptor untuk menghindar dari KPK," ujarnya.***

Baca Juga

Jokowi: Hak Angket KPK Jangan Dibawa-bawa ke Saya

JAKARTA, (PR).- Pansus Hak Angket KPK sebelumnya menginginkan konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Namun demikian, Jokowi menyatakan penolakannya atas permintaan konsultasi tersebut. 

Setya Novanto Tidak Hadir Lagi di Sidang e-KTP

JAKARTA, (PR).- Ketua DPR Setya Novanto kembali tidak menghadiri persidangan kasus e-KTP. Setya Novanto seharusnya datang sebagai saksi untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Yakin Setya Novanto Terlibat, KPK Perkuat Fakta dan Bukti

JAKARTA, (PR).- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tetap meyakini keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek paket pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik  atau e-KTP yang merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun.