Ahok Dituntut Satu Tahun Penjara dengan Percobaan Dua Tahun

Anies dan Ahok/ANTARA
ANIES Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama bertemu di Balai Kota DKI Jakarta Kamis, 20 April 2017. Usai pertemuan, Ahok menjalani sidang tuntutannya atas kasus penodaan agama.*

JAKARTA, (PR).- Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dituntut pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun atas kasus penodaan agama.  Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan dalam lanjutan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Auditorium Kementerian Pertanian, Kamis, 20 April 2017.

JPU menggunakan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menuntut terdakwa kasus penodaan agama Ahok.

"Maka disimpulkan perbuatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah secara sah, terbukti, dan meyakinkan telah memenuhi rumusan-rumusan unsur pidana dengan pasal alternatif kedua pasal 156 KUHP," kata Ali Mukartono, Ketua Tim JPU.

Ali menyatakan sepanjang pemeriksaan dalam persidangan telah didapat fakta kesalahan terdakwa dan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa harus dijatuhi pidana.

"Pertimbangan memberatkan, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat dan menimbulkan kesalahpahaman masyakarat antar golongan rakyat Indonesia," tuturnya.

Hal meringankan kata dia, terdakwa mengikuti proses hukum dengan baik, sopan di persidangan, ikut andil membangun Jakarta, mengaku telah bersikap lebih humanis, dan timbulnya keresahan masyarakat karena adanya unggahan oleh orang bernama Buni Yani.

"Kami penuntut umum, menuntut Majelis Hakim memeriksa dan yang mengadili. Satu, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu golongan sebagaimana diatur Pasal 156 KHUP. Dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun," ucap Ali seperti dikutip dari Antara.

Pledoi
Sidang Ahok akan dilanjutkan pada Selasa, 25 April 2017 dengan agenda pembacaan pledoi oleh pihak terdakwa.

Sebelumnya, Ahok dikenakan dakwaan alternatif yakni Pasal 156a dengan ancaman 5 tahun penjara dan Pasal 156 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

Menurut Pasal 156a KUHP disebutkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sementara menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.***

Baca Juga

Ahok Divonis 2 Tahun Penjara, KY: Bersikap Rasional

JAKARTA, (PR).- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ahok Ditahan Usai Vonis, Lokasinya Belum Ditetapkan

JAKARTA, (PR).- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan agar terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditahan setelah divonis hukuman penjara selama 2 tahun.

Ahok Ditahan, Megawati Soekarnoputri Terenyuh Banyak Warga Simpati

MATARAM, (PR).- Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku terenyuh menyusul banyaknya simpati warga atas penahanan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Seperti diketahui, Ahok divonis hukuman dua tahun penjara dalam kasus penistaan agama.

Apresiasi Putusan, Menag Minta Hak Ahok Tetap Dihargai

JAKARTA, (PR).- Menteri Agama, Lukman Hakim Syarifudin, mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis yang diketuai Dwiarso Budi Santiarso dipandang mampu bekerja di tengah memanasnya suhu politik Indonesia.