Pertamina Minta Pendampingan KPK Awasi Megaproyek

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik (kanan)/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Menghindari adanya tindak pidana korupsi di Pertamina, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Elia Massa Manik menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 20 Maret 2017. Kedatangan Elia terutama untuk membahas sejumlah megaproyek yang akan dikerjakan oleh instansi yang dipimpinnya itu.

Menurut Elia, program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di antaranya kebijakan Bahan Bakar Minyak satu harga. Dia juga berharap KPK senantiasa mengawal proyek-proyek ini sehingga tak ada celah bagi siapa saja yang hendak bermain dalam megaproyek tersebut.

"Dananya besar sekali dan kami akan melakukan akselerasi sehingga kami perlu mendapat pengawalan dari sisi 'governance'," katanya.

Elia yang belum lama menjabat sebagai orang nomor satu di perusahaan minyak milik negara itu juga berharap bisa menciptakan soliditas di seluruh jajaran baik direksi sampai bawahannya. Langkah untuk menuju soliditas itu diupayakan lewat transparansi di tubuh Pertamina.

"Kami ingin semua direksi tahu kalau ada masalah di hilir direktur di hulu harus tahu juga. Hanya dengan transparansi bida terjadi soliditas, itu dasar 'team work' yang baik, jadi tidak ada lagi curiga-mencurigai," ujarnya.

Sementara itu Ketua KPK Agus Rahardjo menerima dengan hangat kunjungan Elia. Menurutnya, tanpa diminta, KPK akan tetap melakukan pengawasan karena selain penindakan, KPK juga bertugas mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, KPK akan membantu memperlancar proses, urusan, dan hambatan untuk menegakkan integritas.

"Contoh sederhana kalau punya megaproyek sering ada hambatan yang ditimbulkan birokrasi, contoh kadang Bupati kalau dipanggil Gubernur tidak mau, kalau dipanggil KPK datang. Kalau ada hambatannya KPK bisa membantu," ucap Agus.

Agus menambahkan, pendampingan yang dilakukan KPK telah dilakukan ke banyak pihak. Saat ini KPK mendampingi paling tidak lima provinsi dan Kementerian Pertanian.

"Kami juga bantu permasalahan di ESDM dan perkebunan soal tumpang tindihnya, kami bantu untuk menyelesaikan itu, agar integritas tetap terjaga," ucapnya.***

Baca Juga

Terkena OTT KPK, Status Kepala Daerah Tidak Gugur

JAKARTA, (PR).- Banyaknya kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak terkait dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.