Pansus Optimis RUU Penyelenggaraan Pemilu Selesai Tepat Waktu

Hetifah Sjaifudian/SJAFRI ALI/PR

JAKARTA, (PR).- Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu Hetifah Sjaifudian mengatakan pansus tetap optimis untuk menyelesaikan pembahasan RUU pada akhir April mendatang.

“Pansus tetap optimis, walau untuk itu Panja harus bekerja lebih intensif. Pemerintah juga harus menyelesaikan beberapa analisis seperti penataan dapil yang baru,” ujar Hetifah di Gedung DPR, Senin 20 Maret 2017.

Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Golkar itu mengatakan perkembangan ke-lima isu substansial sudah mulai mengerucut menghasilkan beberapa opsi. Kelima isu tersebut ialah sistem pemilu, ambang batas, pembagian daerah pemilihan dan konversi suara ke kursi.

Menurutnya, opsi tersebut akan dibahas di Panja dan dipertimbangkan secara internal. Salah satunya terkait sistem pemilu yang awalnya hanya dua varian yaitu proporsional terbuka dan tertutup. Namun, sekarang berkembang menjadi 3 varian, yakni proporsional terbuka–terbatas. Varian ini berbeda dengan draft RUU sebelumnya.

Dalam proporsional terbuka terbatas, lanjutnya, pemilih boleh mencoblos partai dan mencoblos calon. Apabila, dalam perolehan suara partai lebih banyak dibanding caleg, maka partai yang menentukan caleg terpilih berdasarkan nomor urut.

“Sementara, apabila suara caleg lebih besar dari suara partai maka caleg tersebut menjadi caleg yang terpilih,” jelas politisi dapil Kalimantan Timur itu.

Sementara itu, terkait ambang batas parlemen, mayoritas Fraksi menginginkan 3,5 persen. Namun, beberapa fraksi lainnya tetap ingin dinaikkan menjadi 5 persen hingga 7 persen.

Untuk presidential threshold, beberapa Fraksi mengusulkan tetap diangka 20-25 persen, tetapi tak sedikit fraksi juga yang menginginkan 0 persen.

Disisi lain, Hetifah menambahkan hasil kunjungan pansus ke Meksiko sangat produktif dan kaya akan gagasan. Ia berharap, hal itu dapat menambah kualitas RUU yang sedang dirancang DPR bersama Pemerintah. Salah satunya tentang keterwakilan perempuan dalam pemilu.***

Baca Juga

First Travel Sebaiknya Tidak Dipailitkan

JAKARTA, (PR).- Para korban biro perjalanan haji dan umrah First Travel mendesak agar First Travel tak dipailitkan dulu. Sebelum menuntaskan persoalannya dengan para korban yang tidak diberangkatkan ke Tanah Suci untuk umrah. 

Terkena OTT KPK, Status Kepala Daerah Tidak Gugur

JAKARTA, (PR).- Banyaknya kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak terkait dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pemerintah Harus Kelola Risiko Proyek Infrastruktur

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi XI Ecky Awal Mucharam mengingatkan pemerintah untuk mengelola risiko proyek infratruktur dengan cermat. Keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur harus dieksekusi dengan matang.