Pansus Optimis RUU Penyelenggaraan Pemilu Selesai Tepat Waktu

Hetifah Sjaifudian/SJAFRI ALI/PR

JAKARTA, (PR).- Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu Hetifah Sjaifudian mengatakan pansus tetap optimis untuk menyelesaikan pembahasan RUU pada akhir April mendatang.

“Pansus tetap optimis, walau untuk itu Panja harus bekerja lebih intensif. Pemerintah juga harus menyelesaikan beberapa analisis seperti penataan dapil yang baru,” ujar Hetifah di Gedung DPR, Senin 20 Maret 2017.

Lebih lanjut, politisi dari Fraksi Golkar itu mengatakan perkembangan ke-lima isu substansial sudah mulai mengerucut menghasilkan beberapa opsi. Kelima isu tersebut ialah sistem pemilu, ambang batas, pembagian daerah pemilihan dan konversi suara ke kursi.

Menurutnya, opsi tersebut akan dibahas di Panja dan dipertimbangkan secara internal. Salah satunya terkait sistem pemilu yang awalnya hanya dua varian yaitu proporsional terbuka dan tertutup. Namun, sekarang berkembang menjadi 3 varian, yakni proporsional terbuka–terbatas. Varian ini berbeda dengan draft RUU sebelumnya.

Dalam proporsional terbuka terbatas, lanjutnya, pemilih boleh mencoblos partai dan mencoblos calon. Apabila, dalam perolehan suara partai lebih banyak dibanding caleg, maka partai yang menentukan caleg terpilih berdasarkan nomor urut.

“Sementara, apabila suara caleg lebih besar dari suara partai maka caleg tersebut menjadi caleg yang terpilih,” jelas politisi dapil Kalimantan Timur itu.

Sementara itu, terkait ambang batas parlemen, mayoritas Fraksi menginginkan 3,5 persen. Namun, beberapa fraksi lainnya tetap ingin dinaikkan menjadi 5 persen hingga 7 persen.

Untuk presidential threshold, beberapa Fraksi mengusulkan tetap diangka 20-25 persen, tetapi tak sedikit fraksi juga yang menginginkan 0 persen.

Disisi lain, Hetifah menambahkan hasil kunjungan pansus ke Meksiko sangat produktif dan kaya akan gagasan. Ia berharap, hal itu dapat menambah kualitas RUU yang sedang dirancang DPR bersama Pemerintah. Salah satunya tentang keterwakilan perempuan dalam pemilu.***

You voted 'sedih'.

Baca Juga

Perlu Dibentuk Satuan Wilayah Produksi Pertanian

JAKARTA, (PR).- Pemerintah perlu segera menetapkan satuan wilayah produksi pertanian untuk membenahi sistem produksi dan permintaan pasar di Tanah Air. Selama ini belum ada penetapan suatu wilayah sebagai sentra komoditas pertanian tertentu. Ke depan ini menjadi kewajiban bagi pemerintah.

Pergantian Pimpinan, Komisi VIII DPR Diharapkan Lebih Progesif

JAKARTA, (PR).- Wakil ketua DPR RI Kordinator bidang Kesejahteraan rakyat, Fahri Hamzah, Kamis 23 Maret 2017 resmi melantik Nur Achmad menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi VIII lainnya.

Peraturan Denda Praktik Kartel Masih Dibahas

JAKARTA, (PR).- Anggota Badan Legislasi DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa pihaknya masih mencari formula terbaik terkait sanksi denda yang akan dijatuhkan kepada pelaku Kartel di republik ini. “Kita lagi rumuskan, apakah denda itu berdasarkan omset atau tidak.

Fadli Zon Terima Aspirasi Gerakan Solidaritas Peduli Freeport

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon didampingi Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo, Peggi Patrisia Pattipi, dan Awang Ferdian Hidayat menerima perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF), untuk menyampaikan aspirasinya terkait perma