Dinilai Sebagai Upaya Pelemahan, KPK Menolak Keras UU Tipikor

La Ode M Syarif/MUHAMMAD IRFAN/PR
KOMISIONER KPK, La Ode M Syarif dan Basaria Panjaifan menyampaikan keterangan dalam konferensi pers terkait penangkapan I Putu Sudiartana di Gedung KPK, Rabu 29 Juni 2016. Dalam penangkapan itu, KPK mengamankan sejumlah bukti transfer dan uang sebesar 40 ribu dollar Singapura.*

YOGYAKARTA, (PR).- Munculnya kembali rencana revisi undang-undang no 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini masih berada di DPR RI ternyata mendapatkan penolakan keras dari KPK. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif kepada wartawan saat ditemui di UC UGM Senin, 20 Maret 2017 mengatakan telah mengirimkan surat ke DPR karena menilai rancangan revisi tersebut sangat melemahkan KPK

Laode mewakili lembaga antirisywah tersebut ingin mengajak DPR untuk mendengarkan pendapat terkait wacana rancangan yang sebenarnya sudah masuk rencana kerja dewan tahun 2016 lalu. "Kami jelas menolak revisi undang-undang tersebut karena sangat melemahkan KPK dan kami sudah kirim surat ke Presiden dan DPR. Meskipun masih wacana dan belum sikap resmi DPR, ya paling tidak kami minta didengarkan dulu," ungkapnya.

Apabila nantinya pendapat KPK tidak didengarkan DPR maka Laode mengungkap bakal menempuh langkah lanjutan sebagai pernyataan sikap penolakan rencana revisi. "Kita melihat di DPR beberapa fraksi tidak menyetujui, dan paling tidak kami ingin didengar dahulu oleh DPR baru nanti kalau tidak didengar kami akan berkirim surat lagi," ucapnya.

Sementara terkait munculnya isu pelemahan KPK akibat pembongkaran skandal megakorupsi E KTP, Laode menilai kinerja KPK selama ini tak pernah memiliki kecenderungan atau tendensi pada pihak tertentu. "Kami kira selama ini bekerja atas dasar bukti yang ada, jadi tendensiusnya di mana, kami kerjakan ini (korupsi E-KTP) karena ada kerugian negara," tuturnya.

Sebelumnya beberapa elemen seperti Forum Rektor Indonesia dan pegiat antikorupsi lainnya, termasuk mahasiswa yang menyatakan penolakan terhadap rencana yang diembuskan DPR RI tersebut.***

Baca Juga

KPK Akan Periksa Lima Saksi untuk Novanto

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa lima orang saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (E-KTP).

Pesan Novel Baswedan untuk Penyerangnya

JAKARTA, (PR).- Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Novel Baswedan mengungkapkan bahwa kasus penyerangan air keras terhadap dirinya takkan menyurutkan semangatnya untuk menghentikan langkah-langkah pemberantasan korupsi.

KPK akan Periksa Ade Komarudin

JAKARTA, (PR).- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin.