Dinilai Sebagai Upaya Pelemahan, KPK Menolak Keras UU Tipikor

La Ode M Syarif/MUHAMMAD IRFAN/PR
KOMISIONER KPK, La Ode M Syarif dan Basaria Panjaifan menyampaikan keterangan dalam konferensi pers terkait penangkapan I Putu Sudiartana di Gedung KPK, Rabu 29 Juni 2016. Dalam penangkapan itu, KPK mengamankan sejumlah bukti transfer dan uang sebesar 40 ribu dollar Singapura.*

YOGYAKARTA, (PR).- Munculnya kembali rencana revisi undang-undang no 30 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini masih berada di DPR RI ternyata mendapatkan penolakan keras dari KPK. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif kepada wartawan saat ditemui di UC UGM Senin, 20 Maret 2017 mengatakan telah mengirimkan surat ke DPR karena menilai rancangan revisi tersebut sangat melemahkan KPK

Laode mewakili lembaga antirisywah tersebut ingin mengajak DPR untuk mendengarkan pendapat terkait wacana rancangan yang sebenarnya sudah masuk rencana kerja dewan tahun 2016 lalu. "Kami jelas menolak revisi undang-undang tersebut karena sangat melemahkan KPK dan kami sudah kirim surat ke Presiden dan DPR. Meskipun masih wacana dan belum sikap resmi DPR, ya paling tidak kami minta didengarkan dulu," ungkapnya.

Apabila nantinya pendapat KPK tidak didengarkan DPR maka Laode mengungkap bakal menempuh langkah lanjutan sebagai pernyataan sikap penolakan rencana revisi. "Kita melihat di DPR beberapa fraksi tidak menyetujui, dan paling tidak kami ingin didengar dahulu oleh DPR baru nanti kalau tidak didengar kami akan berkirim surat lagi," ucapnya.

Sementara terkait munculnya isu pelemahan KPK akibat pembongkaran skandal megakorupsi E KTP, Laode menilai kinerja KPK selama ini tak pernah memiliki kecenderungan atau tendensi pada pihak tertentu. "Kami kira selama ini bekerja atas dasar bukti yang ada, jadi tendensiusnya di mana, kami kerjakan ini (korupsi E-KTP) karena ada kerugian negara," tuturnya.

Sebelumnya beberapa elemen seperti Forum Rektor Indonesia dan pegiat antikorupsi lainnya, termasuk mahasiswa yang menyatakan penolakan terhadap rencana yang diembuskan DPR RI tersebut.***

You voted 'terinspirasi'.

Baca Juga

Ini Daftar Pejabat Penerima Uang Kasus Korupsi E-KTP

JAKARTA, (PR).- Dakwaan yang dibacakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang perdana korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik 2011-2012 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis 9 Maret 2017 mencengangkan banyak pihak.

Kasus E-KTP Harus Dijauhkan dari Pengaruh Politik

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap secara transparan nama-nama yang disebutkan dalam surat dakwaan.

Disepakati 2,558 Triliun Dibagikan dalam Dugaan Korupsi E-KTP

JAKARTA, (PR).- Selain menyebut sejumlah nama pejabat tinggi yang terlibat kasus korupsi e-KTP, Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengungkap fakta lain dalam dakwaan yang dibacakan saat sidang perdana korupsi pengadaan e-KTP tahun 20