Cukai Rokok Diusulkan Dipakai untuk Membantu BPJS Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal/SJAFRI ALI/PR

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal menilai usulan agar dana cukai rokok digunakan untuk dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan adalah hal wajar karena anggaran BPJS Kesehatan masih mengalami defisit.

“Cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dari sektor pajak, dimana pada tahun 2017, targer cukai rokok sebesar Rp 150 triliun, yang dialokasikan untuk belanja termasuk anggaran BPJS Kesehatan ” kata Iqbal dalam pernyataan persnya Senin 20 Maret 2017.

Karena itu, kalau ada usulan dana cukai rokok untuk dana BPJS Kesehatan, menurut Iqbal adalah hal wajar, meski demikian harus tetap melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan perundangan dan secara prosedural. “Usulan dana cukai rokok ini merupakan solusi untuk meningkatkan anggran program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Di sisi lain, agar anggarannya tidak defisit, Politisi PPP itu mengusulkan BPJS Kesehatan harus memperbanyak kepesertaan mandiri, sehingga dana yang disetorkan peserta mandiri dapat dimanfaatkan untuk membantu peserta tidak mampu atau subsidi silang.

“Kemenkes harus mengedepankan program pencegahan di masyarakat, untuk menekan defisit angggran BPJS Kesehatan,” katanya.***

You voted 'tidak peduli'.

Baca Juga

Perlu Dibentuk Satuan Wilayah Produksi Pertanian

JAKARTA, (PR).- Pemerintah perlu segera menetapkan satuan wilayah produksi pertanian untuk membenahi sistem produksi dan permintaan pasar di Tanah Air. Selama ini belum ada penetapan suatu wilayah sebagai sentra komoditas pertanian tertentu. Ke depan ini menjadi kewajiban bagi pemerintah.

Pergantian Pimpinan, Komisi VIII DPR Diharapkan Lebih Progesif

JAKARTA, (PR).- Wakil ketua DPR RI Kordinator bidang Kesejahteraan rakyat, Fahri Hamzah, Kamis 23 Maret 2017 resmi melantik Nur Achmad menjadi Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi VIII lainnya.

Peraturan Denda Praktik Kartel Masih Dibahas

JAKARTA, (PR).- Anggota Badan Legislasi DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa pihaknya masih mencari formula terbaik terkait sanksi denda yang akan dijatuhkan kepada pelaku Kartel di republik ini. “Kita lagi rumuskan, apakah denda itu berdasarkan omset atau tidak.