Sebanyak 1,5 Juta Pemilih Golput Pada Pilkada DKI

Pilkada
Pilkada/ADNAN HARADE

JAKARTA, (PR).- Ada sekitar 1,5 juta suara pemilih yang tidak datang ke TPS pada saat hari pencoblosan di Jakarta. Pemilih "golongan putih" itu potensial menjadi pendulang suara bagi kedua pasangan calon gubernur Jakarta yang kini berduel di putaran kedua.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat Masykurudin Hafidz mengatakan, meyakinkan kelompok golongan putih untuk datang ke TPS dan menentukan pilihannya adalah cara terbaik bagi pasangan calon untuk meraih kemenangan. Mendekati mereka agar menggunakan hak pilihnya dan membuktikan pilihannya dengan datang ke TPS dan menggunakan haknya.

Menurut dia, mayoritas kelompok golongan putih belum cukup teryakinkan atas pilihannya untuk di suarakan di TPS.
"Oleh karena itu, dalam masa kampanye putaran kedua berikutnya, pasangan calon perlu lebih kuat menajamkan visi, misi dan programnya untuk meyakinkan pemilih golongan putih," katanya, Jumat, 17 Februari 2017

Dalam menentukan pilihan, kata dia, masyarakat Jakarta tidak hanya mendasarkan satu pertimbangan. Koalisi partai politik pendukung hanya menjadi salah satu referensi dalam menentukan pilihan. Kemudian, perolehan suara pasangan calon tidak selalu berbanding lurus dengan perolehan partai politik koalisi.

Sebagai contoh, perolehan suara Agus Silvi dalam laman C1 KPU pada 17 Pebruari pukul 11.30 mendapatkan 895.113 suara (95 persen data masuk) sementara jika dibandingkan dengan gabungan antara Partai Demokrat, PKB, PPP dan PAN perolehan suara di DPRD mencapai 1.246.069. "Hal ini menunjukkan, pertimbangan dalam memilih mendasarkan dari banyak faktor," ujarnya. ***

Baca Juga

Warga Jakarta Diimbau Tunaikan Hak Pilih dengan Riang Gembira

JAKARTA, (PR).- Setara Institut mengimbau warga Jakarta datang dan menunaikan hak pilih dengan riang, gembira, objektif, dan merdeka tanpa tekanan dalam hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di DKI Jakarta, 19 April 2017.

Jalur Puncak II Didorong Jadi Jalan Nasional

JAKARTA, (PR).- Komisi V DPR RI mendorong pemerintah menjadikan jalur puncak II sebagai jalan nasional. Akses yang menghubungkan Jakarta-Cianjur diharapkan proses pembangunannya mulai dilaksanakan pada 2018 mendatang.

DPR Gulirkan Hak Angket, Apa Maksudnya?

JAKARTA, (PR).- Wacana pengguliran hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus e-ktp menghangat di gedung parlemen. Sebelumnya, dalam rapat Komisi III DPR dengan KPK, enam dari 10 fraksi mendu­kung wacana itu.