Pilkada Aceh Diwarnai Gangguan Intimidasi

Pilkada/ADE BAYU INDRA/PR

JAKARTA, (PR).- Pemilihan Kepala Daerah di Aceh 2017 tidak lepas dari adanya gangguan berupa intimidasi. Hal itu terungkap dari pantauan langsung sejumlah forum yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Pilkada Aceh 2017.

Salah satu bentuk gangguan intimidasi adalah seperti yang terjadi di Aceh Barat. Anggota Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi Kholillulah mengatakan, sehari sebelum pencoblosan, seorang pegawai Bappeda Aceh Barat menemukan sebuah kotak yang diduga bom. Pasalnya, di dalam kotak barang itu terdapat kabel.

"Pegawai itu curiga, kemudian lapor polisi. Tidak lama kemudian, tim gegana kepolisian datang," katanya, Jumat, 17 Februari 2017.

Kotak mencurigakan itu, kata dia, akhirnya diledakkan pada saat itu juga. Tidak terkonfirmasi dari kepolisian apakah kotak mencurigakan itu bom karena, menurut Kholillulah, tim gegana keburu meledakkannya pada saat itu juga. Namun demikian, dia mengatakan, peristiwa itu menunjukkan proses Pilkada Aceh 2017 tidak lepas dari persoalan intimidasi.

Selain di Aceh Barat, menurutnya, Koalisi Pemantau Pilkada Aceh 2017 juga menemukan 19 kasus pelanggaran dalam pemantauan periode 14-15 Februari 2017. Berdasarkan jenisnya, bentuk-bentuk pelanggaran yang ditemukan dan dicatat oleh relawan pemantau adalah intimidasi dan teror, money politik, pencoblosan ganda, dan penghilangan hak pilih.

Dia menambahkan, Pidie dan Bireun merupakan wilayah yang paling banyak terjadi pelanggaran, yaitu 4 kasus, Aceh Besar sebanyak 3 kasus, Aceh Timur sebanyak 2 kasus, Aceh Barat, Langsa, Banda Aceh, Pidie Jaya, Aceh Utara dan Lhokseumawe, masing masing tercatat sebanyak 1 (satu) kasus.

Rincian temuan berdasarkan daerah pantauan adalah sebagai berikut:
a. Aceh Barat : kasus teror bom jelang pilkada;
b. Langsa : kasus percobaan teror/pengintaian terhadap lawan;
c. Banda Aceh : oknum KPPS mempengaruhi pemilih;
d. Pidie Jaya : politik uang;
e. Pidie : kasus intimidasi pemilih, intimidasi terhadap pengawas TPS, pencoblosan ganda, dan pemilih diwakilkan oleh orang lain;
f. Aceh Besar : pemberian hak suara bagi pemilih yang tidak tercantum di DPT, pemilih tidak diberikan hak memilih, dan KPPS tidak menyediakan kekurangan surat suara;
g. Aceh Utara : pemilih tidak diberikan hak pilih;
h. Lhokseumawe : KPPS tidak membagikan undangan memilih Form C6;
i. Bireuen : kericuhan di TPS, kertas suara tanda coblos lebih dari satu kali, kertas suara yang tercoblos paslon, dan politik uang;
j. Aceh Timur : teror di TPS, kericuhan akibat perdebatan surat suara.

Kholilluah mengatakan, Koalisi Pemantau Pilkada Aceh 2017 mengeluarkan sejumlah rekomendasi atas adanya peristiwa tersebut, yakni meminta sekaligus mendesak Panwaslih Aceh agar menindaklanjuti temuan-temuan pelanggaran yang terjadi. Panwaslih diharapkan dapat proaktif dalam melakukan pengawasan lapangan atau pengawasan melekat. Tidak sekedar menunggu laporan dari publik.

Meminta kepada Sentra Gakkumdu, terutama kepolisian, agar menindaklanjuti kasus-kasus yang bersifat pidana yang terjadi sepanjang proses pilkada, kendati kasus-kasus tersebut sudah kadaluwarsa dari perspektif regulasi pilkada. Pihaknya juga mengajak masyarakat dan para pihak yang peduli terhadap integritas pilkada, agar turut mengawal proses rekapitulasi suara di setiap tingkatan, baik di kecamatan, di kabupaten, maupun di provinsi.

Koalisi Pemantau Pilkada yang terdiri dari forum LSM Aceh, Jaringan Survey Inisiatif, Ideas Aceh, dan Perludem. Menurut Kholillulah, metode pemantauan dilakukan melalui pemantauan langsung, penerimaan pengaduan pelanggaran melalui SMS center serta pemantauan media cetak dan elektronik.

Pemantauan langsung dilakukan oleh relawan koalisi pemantau yang tersebar di 16 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Pemantauan melalui penerimaan pengaduan pelanggaran melalui via SMS Center di Nomor +6282273847384 yang aktif selama 24 jam.

Kemudian, untuk melengkapi serta mencover pelanggaran yang tidak terpantau di lapangan dan sms center, katanya menambahkan, dilakukan juga pemantauan media massa baik cetak dan elektronik untuk memantau pelanggaran yang terjadi selama H-1 dan hari H pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara yaitu dari tanggal 14 s.d 15 Februari 2017. (Muhammad Ashari)***

Baca Juga

Mendagri Evaluasi Surat Suara Cadangan Pilkada

JAKARTA, (PR).- Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 masih diliputi persoalan adanya pemilih yang tidak terdaftar karena belum adanya e-KTP. Persoalan itu diisyaratkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menjadi bahan diskusi lebih lanjut dengan Komisi Pemilihan Umum.

Masih Ditemukan Masalah Penggunaan Hak Pilih di 25 Persen TPS

JAKARTA, (PR).- Jaringan Nasional Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat melakukan pemantauan proses hari pemungutan suara Pilkada di Jakarta. Pemantauan dilakukan di 40 kecamatan di 5 Kota (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Utara).

Sebanyak 1,5 Juta Pemilih Golput Pada Pilkada DKI

JAKARTA, (PR).- Ada sekitar 1,5 juta suara pemilih yang tidak datang ke TPS pada saat hari pencoblosan di Jakarta. Pemilih "golongan putih" itu potensial menjadi pendulang suara bagi kedua pasangan calon gubernur Jakarta yang kini berduel di putaran kedua.