Pemerintah Kembangkan Skema Pembiayaan Non-APBN

Pembangunan BIJB//TATI PURNAWATI

JAKARTA, (PR).- Pemerintah mengembangkan skema pembiayaan infrastruktur yang tidak bersumber dari APBN. Beberapa skema pembiayaan yang mulai dicoba adalah Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, program PINA didesain untuk mengisi kekurangan pendanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas yang membutuhkan modal besar, namun tetap dinilai baik secara komersial. Untuk dapat menjalankan proyek-proyek ini, BUMN dan swasta pengembang infrastruktur harus memiliki kecukupan modal minimum.

"Selama ini permodalan BUMN ditopang dan sangat tergantung kepada anggaran pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN)," katanya saat pidato dalam acara Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Launching PPP Book 2017 di Istana Negara, Jumat, 17 Februari 2017.

Masalahnya, ruang fiskal APBN saat ini semakin terbatas sehingga dibutuhkan sumber-sumber non-anggaran pemerintah, dengan memanfaatkan dana kelolaan jangka panjang yang setengah menganggur. Contohnya, seperti pada dana-dana pensiun dan asuransi baik dari dalam maupun luar negeri.

Bambang mengatakan, saat ini program PINA telah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan Tol senilai Rp 70 triliun. Sebanyak 5 diantaranya adalah Tol Trans Jawa. Pada pilot program PINA ini, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp 3,5 triliun sehingga total ekuitas menjadi Rp 9,5 triliun dari kebutuhan Rp 16 triliun.

Menurutnya, program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi pada tahun ini atau awal tahun depan, dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada. Dengan demikian, target agar Tol Trans Jawa terhubung per akhir 2018 dapat terwujud untuk mengakselerasi pembangunan nasional dan juga memberi daya ungkit perekonomian.

"Pilot project ini bukan satu-satunya yang kami fasilitasi melalui PINA. Setelah Tol Trans Jawa, telah ada beberapa calon investee yang sedang dalam proses fasilitasi oleh Bappenas," ujarnya.

Bambang menjelaskan, skema PINA akan melengkapi skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. "Meskipun KPBU melibatkan swasta, tetapi tetap masih ada unsur pemerintah karena pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan yang pro-rakyat dengan memegang kendali atas tarif," ujarnya. ***

Baca Juga

Setelah 12 Tahun, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Raih WTP

BOGOR, (PR).- Pemerintah pusat mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2016. Terakhir kali pemerintah mendapatkan opini WTP pada tahun 2004 atau 12 tahun yang lalu.

Indonesia-Tiongkok Jalin Kerjasama Proyek Infrastruktur

BEIJING, (PR).- Pemerintah Indonesia melakukan kesepakatan kerja sama dengan pemerintah Tiongkok di beberapa proyek yang tengah berjalan di Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Jalur Sutera di Beijing.

Proyek Rumah Murah Buruh Libatkan Serikat Pekerja

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo mengajak pimpinan serikat pekerja dan buruh untuk terlibat dalam proyek pemerintah menyediakan hunian murah bagi para pekerja dan buruh. Tujuannya, agar yang menempati hunian murah yang disediakan oleh pemerintah benar-benar dari kalangan pekerja/buruh.

Jokowi Suruh Sofjan Djalil Cari Solusi Telukjambe

JAKARTA, (PR).- Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendapatkan tugas dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan konflik agraria antara petani dengan PT Pertiwi Lestari di Telukjambe, Karawang, Jawa Bara