Jokowi Persilakan KPK Periksa Adik Iparnya

Joko Widodo/ANTARA FOTO
PRESIDEN Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas Provinsi Sumatra Utara di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 16 Februari 2017.*

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal diperiksanya Arif Budi Sulistyo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Arif merupakan adik iparnya.  Jokowi mengatakan, menghormati proses hukum yang ada di KPK. Dia meyakini KPK bekerja profesional dalam menangani setiap kasus. "Yang tidak benar, diproses hukum saja," katanya kepada awak media, Kamis 16 Februari 2017. 

Seperti diketahui, KPK kini tengah mengusut peran Arif Budi Sulistyo dalam kasus dugaan suap pengurusan masalah pajak PT Eka Prima Ekspor Indonesia (PT EKP). Direktur PT EKP Ramapanicker Rajamohanan Nair kini telah menjadi terdakwa. Arif diduga sebagai mitra bisnis dari terdakwa. 

Presiden pun menyatakan sebelumnya sudah mengingatkan agar tidak ada orang yang membawa-bawa namanya dalam proyek atau persoalan apapun. "Saya tidak hanya mengeluarkan surat, tapi mungkin sudah lebih dari 5 kali saya sampaikan di sidang kabinet, waktu pertemuan dengan direksi, dirut-dirut BUMN, saya sampaikan jadi saya kira penjelasannya sangat jelas," tegas Presiden.

Dalam dakwaan Country Director PT EKP Ramapanicker Rajamohanan Nair yang menyuap Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno sebesar 148.500 dolar AS (Rp 1,98 miliar) dari komitmen Rp 6 miliar untuk Haniv dan Handang.

Dalam dakwaan disebutkan Arif yang merupakan PT Rakabu Sejahtera itu berperan untuk mempertemukan dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi yang menyampaikan keinginan Rajamohanan. 

Terkait hal ini, KPK akan membuktikan peranan Arief dalam persidangan. "Nama yang muncul yaitu Arief Budi Sulistyo dalam rangkaian perisitiwa ini diduga sebagai mitra bisnis terdakwa, dan mengenal Haniv yang merupakan pegawai Ditjen Pajak dan hubungannya dengan pihak lain," kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada 14 Februari 2017 seperti dikutip Kantor Berita Antara.

"Apakah ada komunikasi-komunikasi terkait kewajiban pajak PT EKP dengan sejumlah pihak di Ditjen Pajak serta pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, kami akan buktikan satu per satu yang ada dalam dakwaan itu," kata Febri.

Febri mengakui nama Arief tidak dicantumkan dalam jadwal pemeriksaan saksi pada tahap penyidikan karena ada strategi-strategi penyidik dalam kasus itu.

"Arief Budi Sulistyo pernah diperiksa dalam tahap penyidikan sekitar pertengahan Januari, ada kebutuhan dan strategi penyidikan agar penyidik fokus substansi penanganan perkara dan sampai menyusun dakwaan mengenai pemanggilan tersebut," ungkap Febri.

Suap itu digunakan untuk menghapus Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) masa pajak Desember 2014 sebesar Rp52,364 miliar dan Desember 2014 sebesar Rp26,44 miliar atau total Rp78,8 miliar.

Haniv selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus atas nama Direktur Jenderal Pajak pun menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-07997/NKEP/WPJ.07/2016 tertanggal 2 November 2016 tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak.***

Baca Juga

Kasus E-KTP, Taruhan Kredibilitas KPK

JAKARTA, (PR).- Sejumlah pejabat yang namanya tercantum dalam pembacaan dakwaan kasus megakorupsi pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-ktp) bereaksi dengan membuat bantahan.

Tinggal 5 Hari Stok Blanko KTP Elektronik

Megakorupsi E-KTP Sudah Tercium dari Awal

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, proyek pembuatan KTP elektronik (e-KTP) sarat masalah sudah terlihat indikasinya sejak awal.

jokowi hari ini

Jokowi Bertolak ke Malang Jenguk Hasyim Muzadi

JAKARTA, (PR).- Pagi ini, Rabu 15 Maret 2017, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan bertolak ke Malang, Jawa Timur dengan menggunakan Pesawat Boeing 737-400 TNI AU melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.