Penguatan Saber Pungli Harus Didukung Reformasi Hukum

Presiden Joko Widodo/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo mengarahkan kabinetnya agar melakukan pembenahan secara sistemik sebagai penguatan Satgas Bersama Pungutan Liar. Pengarahan itu dia sampaikan dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa, 17 Januari 2017.

"Artinya, setelah kita menyelesaikan punglinya, kita langsung masuk ke perbaikan sistemnya," ujarnya.

Jokowi mengatakan, pemberantasan pungli harus bisa jadi pintu masuk dalam meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik. Dia memberikan contoh, pelayanan publik di lingkungan kepolisian harus dilakukan percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan SIM, STNK, BPKP, SKCK, dan penanganan tilang.

Selain itu, kepolisian juga harus memperluas pelayanan berbasis online dengan cara menerapkan model pembayaran non-tunai melalui perbankan.

"Saya ingin menegaskan kembali bahwa reformasi hukum tidak hanya sisi hilir yang terkait layanan publik, tapi juga ke hulu, seperti pembenahan aspek regulasi dan pembenahan aspek prosedur. Untuk itu, saya minta penataan regulasi jadi prioritas reformasi hukum kali ini," ujarnya. ***

Baca Juga

Jokowi Bagikan 7.000 Sertifikat Tanah untuk Warga Bogor

CIBINONG, (PR).- Presiden menyerahkan langsung 7.000 sertifikat hak atas tanah rakyat kepada warga Bogor. Sebanyak 4.000 sertifikat diberikan kepada warga Kota Bogor dan 3.000 sertifikat diserahkan untuk warga Kabupaten Bogor.