Jokowi Nilai TNI Belum Jangkau Wilayah Terluar Indonesia

Tentara Nasional Indonesia

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo menilai gelar pasukan TNI belum menjangkau wilayah terluar Indonesia. Gelar pasukan TNI dikatakannya harus mengikuti paradigma pembangunan nasional yang tidak jawasentris lagi.

"Sebagai negara kepulauan, saya melihat gelar (pasukan) TNI di titik paling luar sebelah timur, utara, selatan bagian timur, selatan bagian barat, masih kurang. Padahal, titik-titik tersebut bukan hanya wilayah terluar tapi juga wilayah yang potensial untuk tumbuh menjadi pusat penggerak ekonomi nasional," kata dia saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Istana Merdeka, Kamis 12 Januari 2017.

Presiden Joko Widodo menginginkan adanya pembangunan yang lebih merata. Menurutnya, dalam 2 tahun terakhir masa pemerintahan, dia berupaya fokus dalam mempercepat pembangunan pinggiran di kawasan timur, perbatasan, dan pulau terdepan Indonesia.

"Kita ingin pembangunan lebih merata sehingga mengatasi kesenjangan antara wilayah, terutama kawasan barat dan timur," tuturnya.

Jokowi menambahkan, kehadiran TNI di wilayah-wilayah pinggiran diharapkan bisa membuat rakyat merasakan kehadiran negara. Dengan demikian, muncul rasa semakin bermartabat dan bangga menjadi warga Indonesia dalam diri rakyat.

Rapat terbatas yang dimulai pukul 14.00 WIB itu dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet kerja di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Tito Karnavian.***

Baca Juga

Jokowi: Arab Saudi Memiliki Tempat Khusus

BOGOR, (PR).- Arab Saudi memiliki tempat khusus bagi Indonesia karena pada jaman perjuangan, Arab Saudi menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Malcolm Turnbull Memuji Kepemimpinan Jokowi

JAKARTA, (PR).- Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull, yang mewakili negaranya sebagai ketua IORA sebelumnya, dalam kesempatan yang sama juga menyatakan mendukung penuh komitmen negara-negara IORA yang dituangkan dalam Jakarta Concorde.

DPD: Sejumlah Kebijakan Pemerintah Timbulkan Ketidakadilan

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad mengapresiasi pertumbuhan Ekonomi yang telah dicapai Pemerintah pada tahun 2016 sebesar 5,05 persen. Meski demikian, masih menyisakan banyak catatan mendasar yang perlu diperbaiki.