Ini Putusan Sidang DKPP Soal 6 Perkara Pelanggaran Kode Etik

Pilkada/DOK. PR

JAKARTA, (PR).- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar sidang pembacaan putusan untuk enam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, Kamis, 12 Januari 2017. Keenam perkara tersebut adalah dari KPU Kabupaten Halmahera Tengah (dua perkara), Maluku Utara; Panwas Kabupaten Kampar, Riau; Panwas Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; PPK, PPS, dan KIP Kabupaten Bener Meriah, Aceh; serta PPS Desa Kopeang, Mamuju, Sulawesi Barat. 

Sidang putusan ini dilaksanakan di ruang sidang DKPP, Lt. 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta. Dari perkara-perkara tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi paling berat kepada empat Teradu dari KPU Halmahera Tengah. Perbuatan keempat Teradu dinyatakan terbukti melanggar kode etik, sehingga kepada mereka dijatuhkan sanksi pemberhentian secara tetap. 

“Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Hairudin Amir, Teradu II atas nama Sunarwan Mochtar, Teradu III atas nama Sofyan Abd. Gafur, Teradu IV atas nama Vera M. Kolondam selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” demikian kutipan amar putusan DKPP yang dibacakan oleh Anggota Majelis Endang Wihdatiningtyas. 

Perkara ini dibawa ke DKPP oleh dua Pengadu yakni oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Syahrani Somadayo dan Anggotanya serta oleh Donny Tri Istiqomah sebagai kuasa dari Calon Bupati Halmahera Tengah Muttiara T. Yasin. Pokok perkara yang menjadi inti permasalahan adalah berkaitan dengan surat keputusan (SK) KPU Halmahera Tengah yang pernah menyatakan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah, Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai paslon. 

Alasan TMS karena dari hasil verifikasi faktual KPU Halmahera Tengah, fotokopi ijazah SMA Muttiara tidak dilegalisasi secara sah. Orang yang menandatangani legalisasi tidak mengakui telah bertanda tangan. Selain itu, tidak ditemukan arsip atas fotokopi ijazah yang dilegalisasi tersebut. Dengan dasar itulah KPU Halmahera Tengah berkesimpulan bahwa Muttiara T. Yasin tidak memenuhi syarat. Keputusan TMS tersebut dituangkan dalam SK Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016. 

SK TMS itu menjadi masalah karena Muttiara mampu menunjukkan ijazah aslinya. Namun, hal itu tidak diindahkan oleh KPU Halmahera Tengah. KPU RI dan KPU Provinsi Maluku Utara juga telah mengingatkan agar SK 23 tersebut dikoreksi. KPU RI dan KPU Provinsi menyebutkan, sepanjang ada bukti yang dapat memastikan bahwa calon lulus SMA/sederajat maka yang bersangkutan harus dinyatakan memenuhi syarat. Alih-alih mematuhi perintah atasannya, KPU Halmahera Tengah justru mengondisikan agar rapat penetapan pasangan calon dilakukan di menit-menit terakhir (injury time). 

Perbuatan para Teradu yang tidak mematuhi perintah dari atasannya tersebut menurut DKPP telah masuk kategori pembangkangan kepada atasan. DKPP juga menilai, perbuatan Teradu yang tidak disiplin jadwal saat rapat pleno penetapan paslon meskipun alasannya menunggu komisioner yang belum hadir, membuktikan para Teradu tidak tertib dengan agenda penting dan menentukan. Hal seperti itu menurut DKPP sangat berbahaya bagi integritas penyelenggara Pemilu karena dapat menimbulkan syakwasangka yang buruk dari masyarakat. 

Sidang putusan ini Majelis diketuai oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dengan Anggota Dr. Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Dr. Valina Singka Subekti, Ida Budhiati, dan Endang Wihdiatiningtyas. Sidang juga diikuti secara video conference di masing-masing Kantor Bawaslu Provinsi asal perkara.***

Baca Juga

Kuasa Hukum Ahok Hadirkan Tiga Saksi

JAKARTA, (PR).- Tim Kuasa Hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dijadwalkan menghadirkan tiga saksi dalam sidang lanjutan kasus penodaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 7 Maret 2017.

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Jalan untuk Raja Salman

JAKARTA, (PR).- Sebelum kepulangan Raja Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud dari liburannya di Bali, Presiden Joko Widodo telah melakukan pembicaraan melalui telefon dengan raja Arab tersebut sekitar pukul 8.30 WIB atau 9.30 Wita, Minggu 12 Mare