Temui Pimpinan DPR RI, Habib Rizieq Ungkapkan Kegalauan

Kunjungan FPI ke DPR/SJAFRI ALI/PR
PIMPINAN DPR RI dan Ketua Pansus RUU Teorisme DPR saat menerima rombongan GNPF-MUI yang dipimpin Habib Rizieq Shihab

JAKARTA, (PR).- Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) M. Rizieq Shihab beserta rombongan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mendatangi Pimpinan DPR RI. Tujuan kedatangannya itu untuk menyampaikan kegalauannya dengan sikap kepolisian yang diskriminasi terhadap ulama yang ikut membangun NKRI.

Kedatangan Habib Rizieq beserta rombongan GBPF-MUI diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah, juga Ketua Pansus RUU Terorisme dari Komisi III DPR, Romo M Syafii di Gedung DPR RI, Rabu 11 Januari 2017.

Kepada Pimpinan DPR RI, Habib Rizieq menyebutkan bahwa Aksi Bela Islam I (14/10), II (4/11), III (2/12) tahun 2016, yang dilaksanakan secara damai merupakan murni gerakan hukum dan bukan aksi makar.

"Tetapi ada gerakan sistematis dan massive yang mendiskredit seolah-olah anti kebhinnekaan dan NKRI termasuk pidato pimpinan partai politik baru-baru ini," ujarnya didampingi sejumlah tokoh GNPF MUI termasuk ustadz Bachtiar Nasir.

Menanggapi keluhan Habib Rizieq dan GNPF-MUI itu, baik Fahri maupun Fadli Zon menilai aparat kepolisian telah melakukan abuse of power (penyelewengan kekuasaan), terkait penanganan orang-orang yang dituduh makar.

"Indikatornya, ada banyak perbedaan penanganan kepolisian dalam proses pemeriksaan kasus makar dengan penistaan agama," kata Fadli.

Dia mengaku telah menerima sejumlah pengaduan serupa, mulai dari putri kandung Proklamator RI, Rachmawati Soekarnoputeri dan kuasa hukum Sri Bintang Pamungkas yang dituduh berupaya melakukan makar oleh aparat kepolisian.

"Kemarin, kami menerima Bu Rachmawati yang menceritakan proses penangkapan dirinya, hingga diintrogasi polisi," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.

Menambahkan pernyataannya, Fadli mengatakan bahwa carut-marut situasi kehidupan berbangsa bernegara dewasa ini tercoreng dengan adanya agenda terselubung asing untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan Fadli ini diamini Fahri Hamzah. Bahkan, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan kebingungannya dengan aparat kepolisian, karena menerapkan pasal-pasal makar yang sudah ditiadakan.

"Saya khawatir tindakan kepolisian menakut-nakuti rakyat justru memunculkan perlawanan yang sesungguhnya. Dan saya yakin Presiden Joko Widodo tidak menginginkan hal itu saat saya bertemu beliau," katanya.***

Baca Juga

Pemerintah Diminta Ambil Sikap Terkait Kebijakan Diskriminatif Trump

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang masuknya warga negara dari tujuh negara muslim yakni Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria atau Yaman ke Amerika Serikat sangatlah diskriminatif.

MKD akan Tindaklanjuti Kicauan Fahri Hamzah

JAKARTA, (PR).- Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memastikan laporan terhadap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah akan tetap diproses terkait kicauan Fahri lewat akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, yang dinilai menghina tenaga kerja Indonesia (TKI).

Pelaksanaan UU Desa Harus Sejalan dengan Visi Presiden

JAKARTA, (PR).- Salah satu visi dan misi Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Agenda prioritas tersebut salah satunya mengimplementasikan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah Diminta Perbaiki Manajemen Lapas

JAKARTA, (PR).- Demi menghindari napi plesiran seperti yang terjadi di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Jamil mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen lembaga pemasyarakatan (Lapas).