Masyarakat Jangan Terkecoh KPK Gadungan

KPK Gadungan/ANTARA
KAPOLRESTA Bogor Kota Suyudi Ario Seto (ketiga kanan) bersama Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Candra Sasongko (kedua kanan) menunjukkan barang bukti saat gelar perkara anggota KPK gadungan di Mapolresta Bogor Kota, jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu 11 Januari 2017.*

JAKARTA, (PR). - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah meminta masyarakat tak terkecoh dengan berkeliarannya penyidik KPK gadungan di masyarakat. Hal tersebut dikatakan Febri menanggapi tertangkapnya orang yang mengaku penyidik KPK di Kota Bogor, Rabu 11 Januari 2017.

Febri mengaku hal ini bukan yang pertama. Pihaknya pun segera berkoordinasi dengan Polresta Bogor yang menangani hal tersebut.

"Saya kira masyarakat juga semakin sadar kalau ada anggota atau orang tertentu yang mengaku sebagai penyidik atau pegawai KPK tapi kemudian meminta sejumlah uang atau sejumlah fasilitas kami pastikan itu bukan pegwai KPK yang sebenarnya," kata Febri di Gedung KPK, Rabu 11 Januari 2017.

Untuk pencegahan ke depan, Febri berpesan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang ditemui pihak-pihak yang mengaku dari KPK harus dipastikan surat tugasnya dan pastikan tidak ada permintan uang atau permintaan apapun.

"Karena kami sudah menyediakan anggaran yang khusus untuk penugasan KPK. Bahkan dalam kegiatan tidak terkait penindakan seperti menjadi narasumber atau kegiatan pencegahan lain KPK juga tidak menerima honorarium dari kegiatan tersebut karena kami dilarang menerima honorarium dalam bentuk apapun," ucapnya.

Febri juga mengakui kalau hal seperti ini tentunya merugikan KPK. "Karena itulah koordinasi dengan penegak hukum setempat kita lakukan namun kita lebih berharap sebenarnya kesadaran dari pihak yang coba didekati oleh KPK palsu untuk berinisiatif melaporkan ke penegak hukum setempat ataupun melaporkannya kepada KPK," ucapnya.***

Baca Juga

Penangkapan Hakim MK, Formappi: Kado Buruk di Awal 2017

JAKARTA, (PR).- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kabar penangkapan Hakim MK Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan kado buruk yang muncul di bulan perdana 2017.

KPK bersama Kemenkes BPJS Halau Kecurangan JKN

JAKARTA, (PR).- Demi mencegah kecurangan pada Jaminan Kesehatan Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial membentuk sebuah satuan tugas.

Selain Hakim MK, Ada 11 Orang Lain yang Diamankan

JAKARTA, (PR).- Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan menuturkan ada 11 orang yang diamankan terkait penangkapan yang menjerat salah satu hakim di Mahkamah Konstitusi.