Masyarakat Jangan Terkecoh KPK Gadungan

KPK Gadungan/ANTARA
KAPOLRESTA Bogor Kota Suyudi Ario Seto (ketiga kanan) bersama Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Candra Sasongko (kedua kanan) menunjukkan barang bukti saat gelar perkara anggota KPK gadungan di Mapolresta Bogor Kota, jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu 11 Januari 2017.*

JAKARTA, (PR). - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah meminta masyarakat tak terkecoh dengan berkeliarannya penyidik KPK gadungan di masyarakat. Hal tersebut dikatakan Febri menanggapi tertangkapnya orang yang mengaku penyidik KPK di Kota Bogor, Rabu 11 Januari 2017.

Febri mengaku hal ini bukan yang pertama. Pihaknya pun segera berkoordinasi dengan Polresta Bogor yang menangani hal tersebut.

"Saya kira masyarakat juga semakin sadar kalau ada anggota atau orang tertentu yang mengaku sebagai penyidik atau pegawai KPK tapi kemudian meminta sejumlah uang atau sejumlah fasilitas kami pastikan itu bukan pegwai KPK yang sebenarnya," kata Febri di Gedung KPK, Rabu 11 Januari 2017.

Untuk pencegahan ke depan, Febri berpesan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang ditemui pihak-pihak yang mengaku dari KPK harus dipastikan surat tugasnya dan pastikan tidak ada permintan uang atau permintaan apapun.

"Karena kami sudah menyediakan anggaran yang khusus untuk penugasan KPK. Bahkan dalam kegiatan tidak terkait penindakan seperti menjadi narasumber atau kegiatan pencegahan lain KPK juga tidak menerima honorarium dari kegiatan tersebut karena kami dilarang menerima honorarium dalam bentuk apapun," ucapnya.

Febri juga mengakui kalau hal seperti ini tentunya merugikan KPK. "Karena itulah koordinasi dengan penegak hukum setempat kita lakukan namun kita lebih berharap sebenarnya kesadaran dari pihak yang coba didekati oleh KPK palsu untuk berinisiatif melaporkan ke penegak hukum setempat ataupun melaporkannya kepada KPK," ucapnya.***

Baca Juga

Kasus Atty, KPK Panggil Ketua DPRD Cimahi

JAKARTA, (PR). - Setelah memanggil sejumlah pegawai sipil di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis 12 Januari 2017 meminta keterangan Ketua DPRD Cimahi, Achmad Gunawan.

Tak Ada Persiapan Khusus dalam Praperadilan Atty

JAKARTA, (PR).- Setelah sempat ditunda atas permohonan, Komisi Pemberantasan Korupsi, persidangan praperadilan Atty Suharti direncanakan akan digelar Senin 16 Januari 2017. Menurut kuasa hukum Atty Suharti, Andi Syafrani, hingga kemarin tak ada perubahan jadwal mengenai sidang tersebut.

Negara Diminta Bijak Tangani "Jokowi Undercover"

JAKARTA, (PR).- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai meminta negara melakukan klarifikasi resmi terkait proses hukum yang dilakukan terhadap penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri.