Masyarakat Jangan Terkecoh KPK Gadungan

KPK Gadungan/ANTARA
KAPOLRESTA Bogor Kota Suyudi Ario Seto (ketiga kanan) bersama Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Candra Sasongko (kedua kanan) menunjukkan barang bukti saat gelar perkara anggota KPK gadungan di Mapolresta Bogor Kota, jalan Kapten Muslihat, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu 11 Januari 2017.*

JAKARTA, (PR). - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah meminta masyarakat tak terkecoh dengan berkeliarannya penyidik KPK gadungan di masyarakat. Hal tersebut dikatakan Febri menanggapi tertangkapnya orang yang mengaku penyidik KPK di Kota Bogor, Rabu 11 Januari 2017.

Febri mengaku hal ini bukan yang pertama. Pihaknya pun segera berkoordinasi dengan Polresta Bogor yang menangani hal tersebut.

"Saya kira masyarakat juga semakin sadar kalau ada anggota atau orang tertentu yang mengaku sebagai penyidik atau pegawai KPK tapi kemudian meminta sejumlah uang atau sejumlah fasilitas kami pastikan itu bukan pegwai KPK yang sebenarnya," kata Febri di Gedung KPK, Rabu 11 Januari 2017.

Untuk pencegahan ke depan, Febri berpesan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang ditemui pihak-pihak yang mengaku dari KPK harus dipastikan surat tugasnya dan pastikan tidak ada permintan uang atau permintaan apapun.

"Karena kami sudah menyediakan anggaran yang khusus untuk penugasan KPK. Bahkan dalam kegiatan tidak terkait penindakan seperti menjadi narasumber atau kegiatan pencegahan lain KPK juga tidak menerima honorarium dari kegiatan tersebut karena kami dilarang menerima honorarium dalam bentuk apapun," ucapnya.

Febri juga mengakui kalau hal seperti ini tentunya merugikan KPK. "Karena itulah koordinasi dengan penegak hukum setempat kita lakukan namun kita lebih berharap sebenarnya kesadaran dari pihak yang coba didekati oleh KPK palsu untuk berinisiatif melaporkan ke penegak hukum setempat ataupun melaporkannya kepada KPK," ucapnya.***

Baca Juga

Afghanistan Tertarik Membuat Badan Semacam KPK

JAKARTA, (PR).- Langkah signifikan yang dilakukan selama ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata menarik minat negara lain untuk mempelajarinya. Salah satu negara itu adalah Afghanistan.

13 Orang Lolos Seleksi Penasihat KPK

JAKARTA, (PR).- Sebanyak 13 orang dinyatakan lolos ke tahap berikutnya pada penjaringan kandidat penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi. Jumlah ini diambil dari 34 orang yang sebelumnya dinyatakan lolos tahap administrasi.

Pertamina Minta Pendampingan KPK Awasi Megaproyek

JAKARTA, (PR).- Menghindari adanya tindak pidana korupsi di Pertamina, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Elia Massa Manik menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 20 Maret 2017.

PESERTA mencoba mensimulasikan alat pemindai mata yang terhubung dengan komputer sebagai salah satu input kelengkapan data e-KTP (elektronik KTP) pada kegiatan bimbingan teknis e-KTP di gedung LEC (Local Education Centre), Jln. Permana Citeureup, Kota Cim

Korupsi E-KTP, KPK Akan Buka Sejumlah Nama

JAKARTA, (PR).- Kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) tahun 2011-2012 disinyalir akan menyeret sejumlah nama besar yang selama ini diduga terlibat.