Kualitas Beras Bulog Rendah

Endang Srikarti Handayani/SJAFRI ALI/PR

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani mengungkapkan, kualitas beras yang ada di gudang-gudang Bulog berkualitas rendah. Setiap kali sidak ke Bulog, Endang kerap menemukan beras yang sudah menghitam, bahkan berkutu, kata Anggota F-PG DPR itu , Rabu 11 Januari 2017. Kualitas beras Bulog rendah, karena Bulog sendiri tak mampu membeli beras dengan kualitas tinggi. Akhirnya, ada beras yang mengendap sampai tiga bulan di Gudang, sehingga berubah warna kehitaman dan berkutu,” ucap Endang.

Politisi dari Dapil Jateng V itu, kerap kali sidak sendiri ke Bulog. Terakhir, ia sidak ke Bulog di Boyolali, Endang mengaku miris melihat kualitas beras yang begitu rendah. Dia banyak mengambil sampel beras dari Bulog. Ada yang butirannya sudah pecah, ada pula yang sudah berubah warna.

Bulog membeli gabah petani, sambung Endang, biasanya hanya Rp 3.000-Rp 4.000 per kg. Sementara tengkulak membelinya dari petani bisa Rp 4.100-Rp 4.300 secara tunai. Para tengkulak memberi harga jauh lebih tinggi daripada harga yang dipatok Bulog. Akhirnya, Bulog hanya kebagian gabah dan beras kualitas rendah.

Namun, kini keberadaan BUMDes cukup membantu petani dan masyarakat miskin di pedesaan. Masyarakat sudah tak berharap lagi beras murah dari Bulog. Mereka kini berharap dari BUMDes yang memberi layanan kebutuhan masyarakat dengan baik, termasuk beras dengan kualitas baik.***

Baca Juga

Margarito: Kembalikan Pemilihan Presiden ke MPR RI

JAKARTA, (PR).- Pakar hukum tata negara Margarito Kamis berharap DPR RI membuat aturan agar Pilkada dikembalikan ke DPRD, Pilpres dikembalikan ke MPR RI. Adapun, dia mengusulkan, hanya pemilu legislatif yang dilakukan secara langsung.

DPR Setujui Batas ZEE Indonesia–Filipina

JAKARTA, (PR).- Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui perjanjian internasional tentang batas negara Indonesia dengan Filipina di Laut Sulawesi dan Laut Filipina.

DPR Perpanjang Pembahasan 7 RUU

JAKARTA, (PR).- Sidang paripurna DPR RI pada Kamis, 27 April 2017, mengesahkan sebanyak 7 keputusan uji kepatutan, dan memperpanjang proses pembahasan 7 RUU.