Jangan Bandingkan TKA dan TKI

Dede Yusuf/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf M. Effendy mengatakan Menteri Tenagakerja, untuk tidak bandingkan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Indonesia dengan Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Sebab, TKI yang dikirim keluar negeri itu atas permintaan dari negara terkait sementara kehadiran TKA bukan permintaan dari Indonesia.

“Ini tidak bisa appeal to appeal karena TKI itu dikirim memang karena ada permintaan, sementara Indonesia tidak ada permintaan TKA untuk buruh kasar, tidak ada MoU Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminta Tenaga Kerja Asing itu kan? Harusnya menteri mengerti soal ini,” ujarnya di ruang Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Januari 2017 menanggapi penyataan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan jumlah Tenaga Kerja Indonesia jauh lebih banyak dibanding Tenaga Kerja Asing yang ada di Indonesia.

Lebih lanjut, Politisi partai Demokrat itu juga mengungkapkan jumlah pengangguran di negara Tiongkok tidak bisa juga di bandingkan karena jumlah pengangguran di negara Tirai Bambu tersebut lebih banyak dibanding Indonesia.

“Pengangguran di Tiongkok itu lima persen dari jumlah penduduk 1,4 milliar itu artinya jumlah penganggurannya sekitar 50 juta jiwa. Sementara di Indonesia jumlah pengangguran enam persen dari 250 juta penduduk berarti ada 6 juta pengangguran, di sini saja sudah bisa dilihat,”ujarnya.

Dede mengingatkan Pemerintah jangan hanya melihat dari jumlahnya, karena kenyataannya TKA ilegal itu memang ada dan banyak yang menemukan di beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Batam dan lain sebagainya. Sebaiknya lanjut Dede yang terpenting bagaimana Pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan.

“Marilah kita berhenti berbicara tentang besaran angka, mau jumlahnya 21 ribu yang penting kenyataanya memang ditemukan TKA ilegal, makanya dari itu rekomendasi kita dibentuknya Satua Tugas supaya Pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kami akan melakukan pengawasan, nah selebihnya akan diawasi oleh DPR,” ujarnya.***

Baca Juga

MoU KPK-Polri-Kejagung tak Bisa Jadi Sumber Hukum

JAKARTA, (PR).- Angggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menilai MoU (memorandum of understanding) yang ditandatangani KPK bersama Polri dan Kejagung RI tidak bisa dijadikan sumber hukum dalam bertindak.

Wakil Ketua MA Pandu Sumpah Jabatan Pimpinan Baru DPD RI

JAKARTA, (PR).- Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis, Selasa 4 April 2017 malam diantik dan diambil sumpah sebagai ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk periode 2017-2019 (periode ke dua).

Reformasi Agraria Harus Tepat Sasaran

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali menegaskan agar tidak lagi terjadi penguasaan lahan maupun hutan oleh segelintir orang di republik ini. Yang terjadi saat ini, menurut dia, sangatlah menyedihkan karena banyak lahan yang luasnya fantastis dikuasai oleh sekelompok orang saja.