Jangan Bandingkan TKA dan TKI

Dede Yusuf/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf M. Effendy mengatakan Menteri Tenagakerja, untuk tidak bandingkan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Indonesia dengan Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Sebab, TKI yang dikirim keluar negeri itu atas permintaan dari negara terkait sementara kehadiran TKA bukan permintaan dari Indonesia.

“Ini tidak bisa appeal to appeal karena TKI itu dikirim memang karena ada permintaan, sementara Indonesia tidak ada permintaan TKA untuk buruh kasar, tidak ada MoU Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminta Tenaga Kerja Asing itu kan? Harusnya menteri mengerti soal ini,” ujarnya di ruang Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Januari 2017 menanggapi penyataan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan jumlah Tenaga Kerja Indonesia jauh lebih banyak dibanding Tenaga Kerja Asing yang ada di Indonesia.

Lebih lanjut, Politisi partai Demokrat itu juga mengungkapkan jumlah pengangguran di negara Tiongkok tidak bisa juga di bandingkan karena jumlah pengangguran di negara Tirai Bambu tersebut lebih banyak dibanding Indonesia.

“Pengangguran di Tiongkok itu lima persen dari jumlah penduduk 1,4 milliar itu artinya jumlah penganggurannya sekitar 50 juta jiwa. Sementara di Indonesia jumlah pengangguran enam persen dari 250 juta penduduk berarti ada 6 juta pengangguran, di sini saja sudah bisa dilihat,”ujarnya.

Dede mengingatkan Pemerintah jangan hanya melihat dari jumlahnya, karena kenyataannya TKA ilegal itu memang ada dan banyak yang menemukan di beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Batam dan lain sebagainya. Sebaiknya lanjut Dede yang terpenting bagaimana Pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan.

“Marilah kita berhenti berbicara tentang besaran angka, mau jumlahnya 21 ribu yang penting kenyataanya memang ditemukan TKA ilegal, makanya dari itu rekomendasi kita dibentuknya Satua Tugas supaya Pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kami akan melakukan pengawasan, nah selebihnya akan diawasi oleh DPR,” ujarnya.***

Baca Juga

AKTIVIS dari Hizbut Tahrir Indonesia DPD Jabar melakukan aksi unjuk rasa, di depan Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (26/3). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan RUU Ormas karena dinilai menjadi jalan kembalinya rezim Orde Baru, dan ber

Perppu Ormas Khianati Prinsip Demokrasi

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi.

Perekaman E-KTP Baru Selesai Desember 2018

JAKARTA, (PR).-  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyelesaikan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) hingga saat ini mencapai 94,98 % atau seban

Ketua Banggar Azis Syamsuddin

Subsidi Listrik dan BBM untuk 2018 Disepakati

JAKARTA, (PR).- Badan Anggaran DPR RI bersama Panja Pemerintah telah menyepakati sejumlah anggaran subsidi energi di RAPBN 2018. Dana yang dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp 94,54 triliun.