Jangan Bandingkan TKA dan TKI

Dede Yusuf/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf M. Effendy mengatakan Menteri Tenagakerja, untuk tidak bandingkan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang ada di Indonesia dengan Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Sebab, TKI yang dikirim keluar negeri itu atas permintaan dari negara terkait sementara kehadiran TKA bukan permintaan dari Indonesia.

“Ini tidak bisa appeal to appeal karena TKI itu dikirim memang karena ada permintaan, sementara Indonesia tidak ada permintaan TKA untuk buruh kasar, tidak ada MoU Kementerian Ketenagakerjaan untuk meminta Tenaga Kerja Asing itu kan? Harusnya menteri mengerti soal ini,” ujarnya di ruang Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 11 Januari 2017 menanggapi penyataan Menteri Ketenagakerjaan yang mengatakan jumlah Tenaga Kerja Indonesia jauh lebih banyak dibanding Tenaga Kerja Asing yang ada di Indonesia.

Lebih lanjut, Politisi partai Demokrat itu juga mengungkapkan jumlah pengangguran di negara Tiongkok tidak bisa juga di bandingkan karena jumlah pengangguran di negara Tirai Bambu tersebut lebih banyak dibanding Indonesia.

“Pengangguran di Tiongkok itu lima persen dari jumlah penduduk 1,4 milliar itu artinya jumlah penganggurannya sekitar 50 juta jiwa. Sementara di Indonesia jumlah pengangguran enam persen dari 250 juta penduduk berarti ada 6 juta pengangguran, di sini saja sudah bisa dilihat,”ujarnya.

Dede mengingatkan Pemerintah jangan hanya melihat dari jumlahnya, karena kenyataannya TKA ilegal itu memang ada dan banyak yang menemukan di beberapa daerah seperti Sumatera, Sulawesi, Batam dan lain sebagainya. Sebaiknya lanjut Dede yang terpenting bagaimana Pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan.

“Marilah kita berhenti berbicara tentang besaran angka, mau jumlahnya 21 ribu yang penting kenyataanya memang ditemukan TKA ilegal, makanya dari itu rekomendasi kita dibentuknya Satua Tugas supaya Pemerintah bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kami akan melakukan pengawasan, nah selebihnya akan diawasi oleh DPR,” ujarnya.***

Baca Juga

Pameran Keris, Upaya Lestarikan Keris Indonesia

JAKARTA, (PR).-Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan Pameran dan Bursa Keris Nasional, bertajuk “Pesona Keris Bali dan Lombok”, di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, dari 15 hingga 17 Maret 2017.

FSP BUMN Bersatu Desak KPK Periksa Mantan Dirkeu Pelindo II

JAKARTA. (PR).-Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk mengusut tuntas aktor-aktor pelaku dan pengambil keputusan korupsi pengadaan Crane di Pelindo II yang merugikan negara tersebut, dengan memeriksa Orias Petrus Mudak.

Sulitnya Merumuskan Pelibatan TNI dalam RUU Terorisme

JAKARTA, (PR).- Anggota Pansus RUU Terorisme dari FPP DPR RI Arsul Sani menegaskan, belum rampungnya pembahasan RUU Terorisme karena rumitnya perumusan pelibatan TNI. Oleh karenanya jika akan diperbaiki harus merujuk pasal 7 UU TNI.