Dede Yusuf: Banyak Sarjana Jadi Sopir Transportasi Online

Dede Yusuf/DOK PR

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf melalui forum rapat paripurna yang digelar hari Selasa, 10 Januari 2017 menyampaikan beberapa hal yang amat penting bagi stabilitas Indonesia pada tahun 2017 yaitu beban hidup rakyat yang semakin berat.

Dede mangungkapkan pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat, tapi realitanya tidak sesuai harapan. Data BPS 2016 menyebutkan angka pengangguran masih tetap tinggi yaitu 7 juta orang.

"Melalui forum terhormat ini DPR harus mengingatkan pemerintah bahwa janji menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan merupakan prioritas yang sangat penting. Karena pengangguran menyebabkan kemiskinan, instabilitas keamanan, rentannya gesekan horizontal di masyarakat," katanya saat rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut Legislator partai Demokrat ini mengatakan jutaan orang yang menganggur jika tidak segera mendapatkan pekerjaan akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah menyebarkan berbagai hoax di media sosial.

"Orang yang menganggur adalah orang yang lapar, mereka mudah termakan oleh berbagai hoax. Maka percuma jika pemerintah gencar memerangi hoax tapi tidak gencar menyelesaikan pengangguran," ujarnya.

Dede juga menyampaikan terkait merebaknya berbagai temuan Tenaga Kerja Asinga (TKA) yang berpaspor sebagai turis dan membuat rakyat khususnya mereka yang menganggur menjadi panik dan kuatir semakin sulit mendapat pekerjaan.

"Kami menyambut baik langkah pemerintah membentuk Satgas sebagaimana rekomendasi Panja yang dibentuk Komisi IX DPR , namun perlu juga pahami bersama bahwa persoalan mendasar dari keresahan rakyat saat ini adalah masih sulitnya mendapatkan pekerjaan," kata Dede mengingatkan.

Menurut data BPS 2016, penduduk yang bekerja di sektor pertanian turun dari 40,12 juta orang menjadi 38,29 juta orang begitu pula yang bekerja di sektor industri juga mengalami penurunan dari 16,38 juta orang menjadi 15,97 juta orang.

Artinya, lanjut Dede, sektor pertanian dan industri tidak mampu lagi menyerap para pengangguran. Ini kondisi bahaya karena semestinya pengangguran bisa terserap di kedua sektor tersebut

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini juga menyoroti fenomena yang dinilainya mengkhawatirkan yaitu makin banyaknya sarjana yang menganggur. BPS menyebutkan tingkat pengangguran lulusan universitas pada 2016 meningkat 5,34 persen menjadi 6,22 persen. Akibatnya banyak sarjana yang terpaksa menjadi sopir transportasi online demi menyambung hidup.

Persoalan utama adalah karena pemerintah belum mampu menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan untuk rakyat sebagaimana yang pernah dijanjikan.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah lapangan pekerjaan untuk rakyat kita sendiri, bukan lapangan pekerjaan untuk rakyat negara lain. Jika pemerintah tidak bisa segera menepati janji 10 juga lapangan sangat dikuatirkan akan memicu gejolak masyarakat karena mereka tidak menjadi tuan di negaranya sendiri,"ungkapnya

Wakil rakyat asal Jawa Barat ini meminta agar persoalan TKA ilegal tidak dianggap sepele karena jika tidak ditangani secara serius maka lapangan pekerjaan akan direbut oleh pekerja asing sehingga rakyat kita yang menganggur dan semakin tersisih," ujarnya.***

Baca Juga

AM Fatwa Tutup Usia, DPR RI Turut Bersungkawa

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengungkapkan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Andi Mappetahang Fatwa atau yang dikenal dengan

pks, partai keadilan sejahtera,

PKS: AM Fatwa Kuat Membela Umat

BANGSA Indonesia kembali kehilangan salah satu putera terbaiknya. Tokoh perlawanan otoritatianisme, politisi senior Andi Mappetahang Fatwa yang lebih dikenal dengan nama AM Fatwa telah dipanggil Sang Maha Pencipta.

Buku IPS SD, Jerussalem Ibukota Israel Segera Dicabut

JAKARTA, (PR),-  Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta Buku pelajaran kelas 6 Sekolah Dasar (SD) yang menyebut Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel segera ditarik dari peredaran, agar tak menimbulkan kontroversi.