DPR Dukung Uji Kompetensi Wartawan untuk Tangkal Hoax

Konpers DPR RI, Kemenkominfo dan Dewan Pers/SJAFRI ALI/PR

JAKARTA, (PR).-Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almarsyhari menegaskan dukungannya terhadap upaya Dewan Pers untuk melakukan uji kompetensi bagi wartawan Indonesia. Sebab, dengan menjamurnya media online saat ini banyak berita-berita bohong atau palsu yakni hoax yang meresahkan masyarakat dan pemerintah sendiri.

“Jadi, DPR mendukung upaya kompetensi yang akan dilakukan oleh Dewan Pers tersebut untuk mengetahui siapa wartawan yang professional dan yang abal-abal. Hanya saja DPR RI juga tidak menginginkan adanya intervensi antara media satu dengan yang lain,” kata politisi PKS itu dalam diskusi ‘News or Hoax’ bersama Menteri Kominfo RI Rudiantara, Ketua Dewan Pers Yosep Stanly Adi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 10 Januari 2017.

Selain itu kata Haris, dengan uji kompetensi tersebut agar masyarakat bisa membedakan mana berita yang hoax dan berita yang benar. “Hoax tidak bisa dibiarkan karena agama manapun melarang membuat dan menulis berita bohong,” ujarnya.

Dengan membanjirnya berita hoax tersebut menurut Haris, pada mulanya masyarakat percaya media mainstream, media yang jelas dan bertanggung jawab, tapi dengan banyak media online akhir-akhir, ternyata masyarakat juga percaya berita-berita hoax yang beredar melalui media sosial. “Jadi, ini tak boleh dibiarkan,” ucapnya.***

Baca Juga

Sosialiasi 4 Pilar Harus Jadi Kurukulum Pendidikan

JAKARTA, (PR).- Abdul Kadir Karding dari FPKB MPR RI mengusulkan agar sosialiasi 4 pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) menjadi kurikulum pendidikan sejak di SD, SMP, SMA, sampai Perguruan Tinggi. Baik sekolah pemerintah maupun swasta.

Ketua DPR Kutuk Aksi Teror di Parlemen Inggris

JAKARTA, (PR).- Ketua DPR Setya Novanto mengutuk aksi teror di kawasan padat wisatawan Jembatan Westminster yang berada pusat kota London, Rabu, 22 Maret 2017 waktu setempat. Data sementara tercatat telah menewaskan 4 orang warga dan melukai sedikitnya 40 orang lainnya.

Perundingan dengan PT Freeport Perlu Dipercepat

JAKARTA, (PR),- Anggota Komisi VII DPR, Peggi Patrisia Pattipi menyatakan sudah meminta Menteri ESDM agar perundingan antara Pemerintah dengan PT Freeport yang diberi batas waktu selama 120 hari bisa dipercepat.