DPR Dukung Keputusan TNI terhadap Australia

Anggota TNI/ARIE C. MELIALA/PR
ANGGOTA TNI yang baru tiba berlari menuju lapangan upacara Mabes TNI AD di Jakarta, beberapa waktu lalu.*

JAKARTA, (PR).- Keputusan TNI menghentikan semua kerjasama militer dengan Australia yang dinilai telah menghina Pancasila, didukung oleh kalangan Dewan. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon percaya bahwa TNI telah melalui pertimbangan yang matang dalam mengambil kebijakan penangguhan kerjasama tersebut.

"Kami dukung sikap pemerintah untuk mengedepankan kepentingan nasional dalam hal ini. DPR melalui Komisi I juga akan meminta keterangan secara resmi kepada Panglima TNI," kata Fadli Zon dalam rillis yang diterima wartawan, Kamis 5 Desember 2017.

Fadli mengatakan, pemerintah harus segera mengeluarkan penyataan resmi jika ternyata terbukti adanya materi pelatihan militer Australia di pangkalan militer di Perth, yang bermuatan negatif tentang TNI serta adanya unsur penghinaan terhadap Pancasila. Menurut Fadli, pemerintah harus segera meminta keterangan dan penjelasan dari Australia, karena hal ini menyangkut ideologi dasar negara. 

"Ini penting dilakukan pemerintah Indonesia, agar terbangun mutual trust dalam hubungan kerjasama Indonesia-Australia. Sebab hubungan bilateral yang baik, tak hanya didasarkan unsur saling menguntungkan, tapi juga kesetaraan dan saling  percaya (mutual benefit, equality, and mutual trust)," ujarnya. 

Meski begitu, pimpinan DPR RI yang membidangi Polkam itu berharap kerjasama militer Indonesia dan Australia dapat kembali berjalan baik. Hal ini dikarenakan hubungan kerjasama kedua negara memang strategis dan harus stabil.

 "Sebab, dengan letak geografis berdekatan, kedua negara sama-sama memiliki tantangan keamanan yang tak mudah dan butuh kerjasama kuat, seperti melawan terorisme, human trafficking, keamanan maritim, dan ancaman keamanan kawasan lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemberhentian kerjasama militer dengan Angkatan Bersenjata Australia tidak menyeluruh dan bersifat sementara. Kerjasama akan dilanjutkan setelah Australia melakukan langkah-langkah penyelesaian dari kasus yang terjadi.***

Baca Juga

Produk Legislasi Jangan Hanya Berdasarkan Kuantitas

JAKARTA, (PR).- Dalam usia yang ke 72 tahun, DPR mengakui jika produk legislasi (UU) yang dihasilkan tak saja berdasarkan jumlah atau kuantitas, namun yang terpenting adalah kualitas.