DPR Berharap Kuota Haji Kembali Seperti Semula

Ilustrasi/ADE BAYU INDRA/PR
Jamaah Haji Kota Bandung.*

JAKARTA, (PR).- Komisi VIII DPR RI berharap kepergian Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin ke Arab Saudi tidak sia-sia. Selain bisa mengembalikan kuota haji untuk tahun 2017, juga diharapkan mampu meyakinkan kerajaan Arab Saudi agar memberikan tambahan kuota mencapai 250 jamaah dari negara-negara seperti Filipina, Kamboja, Timor Leste, Thailand, dan Kamboja.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher mengaku, kabar pengembalian kuota haji Indonesia sudah beredar. Namun, kebenarannya belum bisa dipastikan.

“Kepergian Menteri Agama ke Arab Saudi memang untuk membahas soal besaran kuota tersebut. Tapi untuk kepastian berapa jumlah kuota haji Indoensia tahun ini akan ditentukan pada April nanti," ujarnya kepada wartawan, Rabu, 4 Januari 2016.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pembahasan besaran jumlah kuota jamaah haji akan terus menjadi sorotan lantaran proyek renovasi dan perluasan Masjidil Haram sudah hampir selesai. Kuota jamaah haji yang sekarang masih dipotong 40 persen sudah seharusnya dikembalikan seperti semula.

“Kami sangat berharap kuota bisa dikembalikan seperti semula. Kalau hal itu terwujud, antrean untuk berhaji dari berbagai daerah bisa dikurangi secara signifikan," tuturnya.

Selain itu, lanjut Ali, Komisi VIII tetap berusaha agar kuota haji dapat ditambah dengan mendorong pemerintah melobi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agar bisa menyerap kuota haji dari negara-negara yang tidak maksimal menyerap kuota haji. Sehingga, penambahan kuota itu dapat mencapai 250 ribu orang per tahun.

“Penambahan jatah kuota ini masuk akal bila pemerintah mampu melobi negara-negara lain seperti Filipina, Kamboja, Timor Leste, Thailand, Kamboja, bahkan Fiji agar bersedia memberikan sisa kuota haji yang tidak terpakainya itu kepada Indonesia. Untuk mencapai target ini jelas harus mendapat dukungan diplomasi dari pemerintah yang sangat serius," kata Ali Taher.***

Baca Juga

Penambahan Kuota Haji Hanya Normalisasi

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai penambahan kuota haji bagi Indonesia saat ini tidak lain hanyalah kebijakan normalisasi kuota.

Kehadiran Pejabat MUI ke Israel Dinilai Tidak Patut

JAKARTA, (PR).- Kehadiran warga Indonesia atas undangan Presiden Israel Reuven Rivlin ke Yerusalem, yang di antaranya adalah anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI, mendapat sorotan Komisi I DPR RI.

DPR: Berantas Pungli Harus Berkesinambungan

JAKARTA, (PR).- Kerja memberangus pungutan liar (Pungli) harus berkesinambungan. Jangan sampai berujung sia-sia seperti sebelumnya. Pemberantasan Pungli harus berhasil dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat di semua pelosok negeri.