Kemkominfo Diminta tak Diskriminatif Lakukan Pemblokiran Media

WAKIL Ketua DPR Fadli Zon/ANTARA/PR
WAKIL Ketua DPR Fadli Zon.*

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sangat menyesalkan tindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang kembali melakukan pemblokiran terhadap situs berita yang dianggap menyebarkan konten ilegal (hoax). Ia menjelaskan, tindakan pemblokiran yang sewenang-wenang itu melanggar konstitusi dan mengancam kebebasan berpendapat. Hal itu diungkap dalam rilis yang diterima "PR", Rabu 4 Januari 2017.

"Tindakan pemblokiran yang sewenang-wenang, selain dapat melanggar konstitusi juga mengancam kebebasan berpendapat yang telah dibangun," ujar Fadli.

Politisi Gerindra ini menekankan kebijakan pemblokiran harus dijalankan secara transparan, serta harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. "Kemkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran. Ada proses pendahuluan. Baik itu verifikasi, pemanggilan pengelola situs, hingga akhirnya diputuskan, apakah cukup dengan peringatan keras atau layak mendapatkan sanksi pemblokiran," jelas Fadli.

"Para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi. Bisa ditelusuri. Sehingga tidak sulit untuk melakukan verifikasi dan pemanggilan. Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur, agar tidak subjektif," sambungnya.

Ketua Umum DPN HKTI ini juga menekankan bahwa publik berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran. Dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah.

Fadli juga menekankan bahwa hal lain yang justru penting untuk dikontrol serta ditertibkan oleh Kemkominfo adalah keberadaan akun-akun palsu yang sudah jelas melakukan fitnah dan hujatan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga meminta agar Kominfo tidak gegabah dan tidak diskriminatif dalam mengontrol situs-situs di dunia maya. "Upaya pemblokiran harus dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur. Agar jaminan terhadap kebebasan berpendapat tetap dapat dipelihara," tegas Fadli.***

Baca Juga

 Pola Belanja Pemerintah Tentukan Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, (PR).- Pola belanja pemerintah dinilai bisa tentukan pertumbuhan ekonomi ke depan. Sementara pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 yang dipatok 5,4 persen, bertumpu pada konsumsi masyarakat, investasi, dan kinerja ekspor impor.

Pemerintah Didesak Segera Evaluasi Kebijakan Bebas Visa

JAKARTA, (PR).- Terkait semakin maraknya kejahatan, bahkan penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh warga negara asing khususnya dari Tiongkok, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendesak pemerintah dalam hal ini Kementrian Luar Negeri RI