Kemkominfo Diminta tak Diskriminatif Lakukan Pemblokiran Media

WAKIL Ketua DPR Fadli Zon/ANTARA/PR
WAKIL Ketua DPR Fadli Zon.*

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sangat menyesalkan tindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang kembali melakukan pemblokiran terhadap situs berita yang dianggap menyebarkan konten ilegal (hoax). Ia menjelaskan, tindakan pemblokiran yang sewenang-wenang itu melanggar konstitusi dan mengancam kebebasan berpendapat. Hal itu diungkap dalam rilis yang diterima "PR", Rabu 4 Januari 2017.

"Tindakan pemblokiran yang sewenang-wenang, selain dapat melanggar konstitusi juga mengancam kebebasan berpendapat yang telah dibangun," ujar Fadli.

Politisi Gerindra ini menekankan kebijakan pemblokiran harus dijalankan secara transparan, serta harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. "Kemkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran. Ada proses pendahuluan. Baik itu verifikasi, pemanggilan pengelola situs, hingga akhirnya diputuskan, apakah cukup dengan peringatan keras atau layak mendapatkan sanksi pemblokiran," jelas Fadli.

"Para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi. Bisa ditelusuri. Sehingga tidak sulit untuk melakukan verifikasi dan pemanggilan. Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur, agar tidak subjektif," sambungnya.

Ketua Umum DPN HKTI ini juga menekankan bahwa publik berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran. Dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah.

Fadli juga menekankan bahwa hal lain yang justru penting untuk dikontrol serta ditertibkan oleh Kemkominfo adalah keberadaan akun-akun palsu yang sudah jelas melakukan fitnah dan hujatan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga meminta agar Kominfo tidak gegabah dan tidak diskriminatif dalam mengontrol situs-situs di dunia maya. "Upaya pemblokiran harus dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur. Agar jaminan terhadap kebebasan berpendapat tetap dapat dipelihara," tegas Fadli.***

Baca Juga

Fadli Zon: Penambahan Kursi DPR RI Wajar

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat soal rencana penambahan kursi di DPR RI dari total kursi di DPR saat 560 masih wajar.

Fadli Zon Temui Pedagang Pasar Senen

JAKARTA, (PR).- Kebakaran yang terjadi di Blok I dan Blok II di lantai dasar sampai dengan lantai 3 Pasar Senen, Jakarta Pusat beberapa waktu yang lalu, mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPR Korpolkam Fadli Zon.

Mengunjungi Israel Sama Dengan Menghina Bung Karno

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan bahwa seharusnya Indonesia bangga karena tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Untuk itu siapapun tokoh atau pejabat yang menyambangi Israel merupakan penghinaan terhadap pendiri bangsa dan amanat pembukaan UUD 1945.