Kemkominfo Diminta tak Diskriminatif Lakukan Pemblokiran Media

WAKIL Ketua DPR Fadli Zon/ANTARA/PR
WAKIL Ketua DPR Fadli Zon.*

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sangat menyesalkan tindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang kembali melakukan pemblokiran terhadap situs berita yang dianggap menyebarkan konten ilegal (hoax). Ia menjelaskan, tindakan pemblokiran yang sewenang-wenang itu melanggar konstitusi dan mengancam kebebasan berpendapat. Hal itu diungkap dalam rilis yang diterima "PR", Rabu 4 Januari 2017.

"Tindakan pemblokiran yang sewenang-wenang, selain dapat melanggar konstitusi juga mengancam kebebasan berpendapat yang telah dibangun," ujar Fadli.

Politisi Gerindra ini menekankan kebijakan pemblokiran harus dijalankan secara transparan, serta harus melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. "Kemkominfo punya tata kelola yang harus dijalankan sebelum melakukan pemblokiran. Ada proses pendahuluan. Baik itu verifikasi, pemanggilan pengelola situs, hingga akhirnya diputuskan, apakah cukup dengan peringatan keras atau layak mendapatkan sanksi pemblokiran," jelas Fadli.

"Para pengelola situs juga memiliki identitas yang jelas dan resmi. Bisa ditelusuri. Sehingga tidak sulit untuk melakukan verifikasi dan pemanggilan. Pemerintah harus melakukan sesuai prosedur, agar tidak subjektif," sambungnya.

Ketua Umum DPN HKTI ini juga menekankan bahwa publik berhak tahu prosedur serta alasan pemblokiran. Dalam UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa masyarakat berhak mengetahui dasar dari setiap keputusan yang diambil oleh lembaga pemerintah.

Fadli juga menekankan bahwa hal lain yang justru penting untuk dikontrol serta ditertibkan oleh Kemkominfo adalah keberadaan akun-akun palsu yang sudah jelas melakukan fitnah dan hujatan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga meminta agar Kominfo tidak gegabah dan tidak diskriminatif dalam mengontrol situs-situs di dunia maya. "Upaya pemblokiran harus dijalankan secara transparan dan sesuai prosedur. Agar jaminan terhadap kebebasan berpendapat tetap dapat dipelihara," tegas Fadli.***

Baca Juga

First Travel Sebaiknya Tidak Dipailitkan

JAKARTA, (PR).- Para korban biro perjalanan haji dan umrah First Travel mendesak agar First Travel tak dipailitkan dulu. Sebelum menuntaskan persoalannya dengan para korban yang tidak diberangkatkan ke Tanah Suci untuk umrah. 

AKTIVIS dari Hizbut Tahrir Indonesia DPD Jabar melakukan aksi unjuk rasa, di depan Gedung Sate, Jln. Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (26/3). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan RUU Ormas karena dinilai menjadi jalan kembalinya rezim Orde Baru, dan ber

Perppu Ormas Khianati Prinsip Demokrasi

JAKARTA, (PR).- Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi.

Perekaman E-KTP Baru Selesai Desember 2018

JAKARTA, (PR).-  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyelesaikan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) hingga saat ini mencapai 94,98 % atau seban