Pengamat: Pemerintah Harus Jelaskan Soal Kebebasan Beraktivitas WNA

Tenaga kerja/DOK. PR

JAKARTA, (PR).-Peneliti Utama Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro meminta pemerintah menjelaskan berbagai isu yang berkembang sangat luas di masyarakat terkait persoalan-persoalan yang ada sekarang seperti masalah yang terkait dengan kegiatan warga negara asing utamanya warga negara Tiongkok di Indonesia.

“Pemerintah diam saja padahal banyak isu yang sangat serius yang berkembang sangat luas saat ini seperti soal tenaga kerja kasar dari Tiongkok, soal wisatawan dari Tiongkok, soal pembangunan perumahan untuk orang-orang Tiongkok,masuknya narkoba melalui kontraktor pembangunan Tiongkok, soal e-KTP yang bisa dipalsukan, termasuk isu masuknya paham komunis Tiongkok ke indonesia. Jika sampai masyarakat menuduh pemerintah membiarkan saja dan ini berbahaya, apalagi jika berkembang isu bahwa justru pemerintah lah yang melakukannya,” ujar Siti di Jakarta, Selasa, 20 Desember 2016.

Siti prihatin karena semua pihak yang memiliki tanggungjawab untuk menjelaskan kepada rakyat saat ini semuanya diam. ”Seharusnya Menkumham bisa menjelaskan berapa banyak turis Tiongkok yang masuk ke Indonesia, berapa banyak yang bekerja di Indonesia. Menakertrans juga seharusnya bisa menjelaskan berapa banyak tenaga kerja legal dan ilegal dari Tiongkok. Begitu juga Menlu harus bisa menjelaskan bagaimana hubungan Tiongkok dan Indonesia. Sejauh mana juga isu peperangan kepentingan kapitlisme lama seperti Amerika melawan kapitalisme baru seperti Tiongkok yang ada di Indonesia. Jubir pun pemerintah pun diam saja,” tegasnya.

Jika hal ini terus berlanjut tanpa kejelasan maka menurut Siti, kondisi sosial unrest atau keresahan sosial yang kolektif akan sangat membahayakan. Kondisi ini menurutnya juga akan sangat mudah ditunggangi. ”Dalam aksi demo besar-besaran beberapa waktu lalu, kita sebenarnya bisa melihat bahwa masyarakat sudah resah. Ini tidak bisa dibiarkan karena bisa sewaktu-waktu meledak. Kondisi keresahan masyarakat akan sangat mudah dituggangi. Pemerintah harus mau melakukan komunikasi dua arah karena kita negara demokrasi. Kalau negara otoriter memang tidak perlu komunikasi, tidak perlu juga mendengarkan suara rakyat,” sindirnya

Siti prihatin pembangunan saat ini tidak lagi berpihak pada bangsa sendiri. Bangsa yang besar ini tidak memiliki saringan atau filter terhadap apapun pengaruh dari asing. ”Gak usah jauh-jauh, kalau kita mau masuk Singapura saja, muka petugas imigrasinya tidak bersahabat. Masak masuk Indonesia adalah negara yang jauh lebih besar dari Singapura semua bebas masuk tanpa filter?Perbatasan baik di darat, laut dan udara harus dijaga ketat,” tegasnya.

Sebenarnya menurut Siti, TNI bisa berperan aktif untuk menangkal masuknya orang-orang asing ilegal tersebut karena itu juga menjadi tupoksi TNI menjaga kedaulatan. ”TNI juga bisa aktif untuk menjaga pertahanan negara dari ancama luar, khusus dalam konteks isu itu meski bukan petugas imirangarsi, bukan menkumham, TNI harus bisa menjaga pertahanan negara dari infritasi dari luar. TNI harus ikut bertanggungjawab karena masalah keamanan bukan hanya masalah senjata, tapi juga ideologi, manusia, termasuk soal masuknya virus cabai. Lebih baik kita antisipatis daripada harus mengobati jika sudah terjadi. Mumpung ancaman sudah terendus sekarang harus ada solusi, jangan sampai meledak, terlebih ada moment pilkada serentak,” tegasnya.

Dia pun melihat ironi ketika saat ini banyak anak bangsa yang bekerja di luar negeri sebagai TKI dan TKW atau buruh kasar, namun bangsa ini justru membiarkan tenaga-tenaga kerja kasar dari Tiongkok bekerja di Indonesia. Padahal banyak TKI dan TKW kita didzalimi di luar negeri. “Di tengah persoalan TKI dan TKW kita menghadapi penyiksaan oleh majikan di luar negeri, kita saat ini seolah dengan sangat santai memasukkan tenga kerja unskil. Ini masalah kedaulatan yang harus dijaga. Sekarang mana Trisakti itu? Kedaulutan di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkebudayaan?,” ujarnya mempertanyakan.

Pembiaran oleh pemerintah menurutnya akan sangat merugikan Indonesia, karena dengan hal ini maka dunia akan tahu bahwa negara ini betul-betul tidak berdaya dan lemah dalam penegakan hukum yang bisa dimanfaatkan oleh orang luar untuk menyerbu indonesia. “Semua ini mengancam kita baik dari segi keamanan, stabilitas, ekonomi, ideologi, budaya, politik, sosial dan lain-lainnya.Intinya semua aspek kehidupan,” katanya lagi.

Saat ini kesadaran dari pemerintah sebagai eksekutor sangat diperlukan karena menurutnya pemerintahan saat ini sudah tidak memiliki kontrol untuk apapun yang dilakukannya. DPR yang diharapkan sebagai lembaga demokrasi yang memiliki 3 fungsi seperti pengawasan, anggaran dan legislasi pun tumpul dan tidak bisa melakukan fungsinya dan check and balance yang diharapkan pun tidak ada.

”Seharusnya ketika pemerintah memberikan penjelasan yang tidak bisa diterima atau ketika pemerintah diam saja, DPR bisa mengajukan hak interpelasi. Tapi kondisinya sekarang pemerintah didukung koalisi besar sehingga DPR pun diam, jadi tidak ada kontrol. Sementara yang oposisi seperti Gerindra, PKS dan Demokrat juga tidak bisa berbuat apa-apa. Belum lagi sekarang baik akademisi, LSM seperti sudah terkooptasi juga oleh pemerintah. Makanya kalau mau dibikin seragam dan tidak ada kritik dan oposisi, tolong pemerintah amanah. Jangan sampai melakukan penyimpangan dan membuat blunder,” tegasnya lagi.***

Baca Juga

DPR Dukung Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi langkah penerbitan Peraturan Presiden RI No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) oleh Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.