Peserta Pemilu Harusnya Bisa Diadukan Masyarakat

Jimly Asshiddiqie/MUHAMMAD ASHARI/PR
KETUA Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berbicara di depan acara Outlook 2017, Refleksi dan Proyeksi DKPP, di Jakarta Rabu 14 Desember 2016.*

JAKARTA, (PR).- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyarankan adanya mekanisme pengaduan etik tersendiri untuk peserta pemilu. Selama ini hanya penyelenggara pemilu yang bisa diadukan terkait pelanggaran etik. Padahal, sumber masalah etika dalam pemilu tidak hanya berasal dari penyelenggara pemilu, namun juga pesertanya.

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengatakan, dalam pembahasan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu di parlemen, hendaknya dapat juga memasukkan peserta pemilu menjadi pihak yang diadukan. Pasalnya, penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu, seakan menjadi "pelaku tunggal" dalam semua kesalahan yang diakibatkan dalam penyelenggaraan pemilu.

"Untuk menjaga integritas Pemilu, peserta pemilu juga mestinya dapat diadukan kepada Lembaga Peradilan Etik. Sanksinya pun harus tegas, seperti dicoret dari kepesertaan pemilu," ujarnya di sela-sela Outlook 2017, Refleksi dan Proyeksi DKPP, Rabu 14 Desember 2016.

Jimly menambahkan, selama ini peserta pemilu cukup aktif sebagai pihak pengadu. Meskipun seringkali aduan yang disampaikan peserta pemilu itu tidak punya dasar yang kuat dan cenderung memperkeruh pelaksanaan pemilu. Menurut dia, sebagai bentuk persamaan tanggung jawab penegakkan kode etik pemilu, seharusnya antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Dalam penyampaian rekapitulasi pengaduan, selama 2016 DKPP menerima 302 pengaduan. Jumlah ini menunjukkan penurunan selama dua tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2014 sebanyak 879 pengaduan dan tahun 2015 sebanyak 478 pengaduan. Latar belakang pengadu adalah dari penyelenggara pemilu (44), peserta pemilu (88), tim kampanye (51), masyarakat/pemilih (108), dan partai politik (8).

Adapun dari sisi teradu, yang paling banyak diadukan ke DKPP dari penyelenggara pemilu adalah jajaran KPU, yakni dengan jumlah teradu 1.093 orang dan di antara jajaran KPU, yang paling banyak berasal dari tingkatan kabupaten/kota sebesar 772 orang. Sementara Bawaslu sebanyak 327 orang dan paling banyak berasal dari tingkatan kabupaten/kota sebesar 223 orang.

Lalu, rekapitulasi putusan DKPP berdasarkan lembaga selama tahun 2016 menunjukkan, jajaran KPU lebih unggul dari Bawaslu dalam seluruh kategori putusan DKPP, baik berupa rehabilitasi (271:96), peringatan (115:45), pemberhentian sementara (3:0) dan pemberhentian tetap (30:14).

Jimly mengatakan, dari segi kualitas perkara, substansi masalah yang paling pokok adalah mengenai pemihakan atau netralitas. Menurutnya, substansi masalah itu yang paling banyak. "Persoalan keberpihakan juga yang membuat kami mengambil keputusan sanksi berupa pemberhentian tetap. Itu akan menjadi bahan evaluasi KPU dan Bawaslu di seluruh Indonesia," tuturnya.***

Baca Juga

Jakarta Concord Disepakati dalam KTT IORA

JAKARTA, (PR).- Pertemuan tingkat menteri negara anggota Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (KTT IORA) menghasilkan beberapa dokumen hasil kesepakatan.

Kasus E-KTP, Taruhan Kredibilitas KPK

JAKARTA, (PR).- Sejumlah pejabat yang namanya tercantum dalam pembacaan dakwaan kasus megakorupsi pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-ktp) bereaksi dengan membuat bantahan.

Tinggal 5 Hari Stok Blanko KTP Elektronik

Megakorupsi E-KTP Sudah Tercium dari Awal

JAKARTA, (PR).- Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, proyek pembuatan KTP elektronik (e-KTP) sarat masalah sudah terlihat indikasinya sejak awal.