TNI AU Butuh Tambahan Pesawat Tempur

SEJUMLAH masyarakat melihat-lihat pesawat milik TNI AU dalam kegiatan static show di Lanud Halim Perdanakusuma.*
Ilustrasi/Dok. PR
SEJUMLAH masyarakat melihat-lihat pesawat milik TNI AU dalam kegiatan static show di Lanud Halim Perdanakusuma.*

NGAMPRAH, (PR).- TNI Angkatan Udara membutuhkan tambahan pesawat tempur dan helikopter untuk meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan nusantara. Saat ini, beberapa pesawat tempur juga tengah dalam proses pengadaan.

"Idealnya, kami butuh tambahan 1 skadron (14 unit) pesawat tempur di wilayah perbatasan. Namun, ini disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di Kementerian Keuangan," kata Kadispen TNI AU Jemi Trisonjaya seusai menghadiri serah terima jabatan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AU di Lembang, Jumat, 26 Agustus 2016.

Jemi menuturkan, pesawat tempur dan helikopter angkut yang siap beroperasi dibutuhkan di wilayah perbatasan nusantara, seperti Sumatra Utara, Kalimantan, dan Papua. Sebab, wilayah perbatasan dengan negara lain tersebut membutuhkan tingkat pengamanan tinggi.

Meski demikian, pihaknya tetap memaklumi keterbatasan anggaran pemerintah pusat. Dengan demikian, penggunaan pesawat tempur yang ada saat ini akan terus dioptimalkan.

Sementara untuk sejumlah pesawat tempur TNI AU, pihaknya tetap melakukan pemeliharaan sesuai dengan prosedur. Untuk itu, dia membantah jika pesawat tempur yang jatuh terjadi akibat kelalaian dalam pemeliharaan.

"Pesawat jatuh itu bisa disebabkan banyak hal, bisa faktor alam ataupun lainnya. Seperti mobil juga misalnya. Walaupun pemeliharaan sudah baik, bisa saja terjadi kecelakaan akibat faktor lain," ujarnya.***

Baca Juga

Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Jaringan 4G Diperluas

JAKARTA, (PR).- Pemerintah mempercepat perluasan jangkauan jaringan teknologi generasi ke-empat atau 4G di seluruh wilayah Indonesia, kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Jakarta, Kamis 19 Oktober 2017.

Populisme, Tantangan Kepemimpinan Jokowi

JAKARTA, (PR).- Menginjak tahun ketiga pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, isu populisme menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Presiden ketujuh itu.

Kenaikan Cukai Tembakau Dinilai Kurang Tinggi

JAKARTA, (PR).- Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LDUI) Abdillah Ahsan menilai kenaikan cukai tembakau yang direncanakan rata-rata 10.04 persen masih kurang tinggi bila dimaksudkan untuk mengenda